Pemerintahan Prabowo Dorong Investasi Hijau dan Ketahanan Energi di PBB

Suara.com - Indonesia menegaskan agenda perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah mendorong aksi iklim diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 yang merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Rabu (23/9/2026).

Jumhur mengatakan Indonesia membawa komitmen menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui aksi lintas sektor. Di antaranya pengurangan emisi limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, carbon capture, utilisation and storage (CCUS), energi surya skala besar, B50, hingga kendaraan listrik.

“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” ujar Jumhur.

Menurutnya, transisi energi dan ekonomi rendah karbon juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya diukur dari teknologi dan nilai investasi, tetapi juga keterjangkauan energi, penciptaan kerja layak, nilai tambah lokal dan perlindungan kelompok rentan.

Indonesia juga mendorong peningkatan pembiayaan iklim untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional. Pemerintah menilai hibah dan pembiayaan murah tetap dibutuhkan, terutama untuk sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan aksi masyarakat.

Sementara itu, pengurangan emisi metana dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, serta penguatan teknologi dan sistem pelaporan emisi disebut dapat menekan emisi sekaligus meningkatkan kualitas udara, kesehatan dan layanan publik.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti kebutuhan adaptasi terhadap risiko kenaikan muka air laut. Salah satu upayanya melalui pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta restorasi mangrove dan ekosistem pesisir.

Jumhur menegaskan keputusan pemerintah terkait energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan dan pembangunan pesisir akan menentukan daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi risiko iklim.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” kata Jumhur.