Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove Nasional, Fokus Cegah Karhutla

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan badan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

Keputusan tersebut diambil Prabowo saat memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.

“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli.

Raja Juli menegaskan, pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pencegahan yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif.

Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” kata Raja Juli.

Menurut Raja Juli, BPGMN juga akan dilengkapi dengan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli menyebut pembentukan badan tersebut sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari para ilmuwan.

"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," ujar Raja Juli.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Prabowo mengapresiasi kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam diskusi tersebut.

Arif menuturkan bahwa dalam hal ini, BRIN bertugas untuk mendukung keberadaan dan peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot).

"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.

Selain penguatan teknologi, Arif menyampaikan bahwa Prabowo menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karena memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan sekitarnya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.