REGIONAL:
Suara.com - Tim Pelaksana Intelligence Economic Collaborator Forum (Orion) menggelar Seminar Kebijakan bertema "Sinergi Intelijen Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri dalam Memperkuat Kepentingan Strategis Indonesia", di Jakarta. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ken Conboy, penulis buku INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service; Aji Bayu, Economic Collaborator sekaligus penggagas Orion; dan Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., Direktur Kerja Sama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI).
Diskusi dipandu oleh Nugroho Adi Sasongko, S.T., M.Sc., MBA, Ph.D., IPU, Direktur Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peserta yang hadir berasal dari kementerian/lembaga, badan pengusahaan kawasan, lembaga kajian, sektor swasta, dan perguruan tinggi.
Dalam paparannya, Ken Conboy memberikan sejumlah masukan bagi Indonesia dalam mengembangkan intelijen ekonomi dengan berkaca pada pengalaman negara lain. Menurutnya, pengalaman Amerika Serikat dan Prancis menunjukkan bahwa nilai intelijen ekonomi terletak pada ketajaman analisis, bukan banyaknya informasi yang dikumpulkan. Nilai itu juga bergantung pada kemampuan menjaga keadilan bagi dunia usaha, mengingat kaburnya identitas nasional perusahaan multinasional, serta kehati-hatian dalam menghadapi negara sahabat.
Ia menilai, Indonesia dapat memanfaatkan intelijen ekonomi untuk tiga hal: membagikan analisis ekonomi luar negeri secara terukur kepada kementerian, BUMN, dan dunia usaha; memperkuat kontraspionase untuk melindungi BUMN dan perusahaan nasional; serta mendukung perusahaan Indonesia bersaing secara adil dalam tender internasional.
Aji Bayu memaparkan gagasan pembentukan ekosistem kolaborasi intelijen ekonomi untuk mengawal Program Strategis Nasional. Ia menunjukkan bagaimana guncangan global, seperti perang Ukraina, konflik Iran dan Selat Hormuz, tarif Amerika Serikat, dinamika Laut Cina Selatan, dan perebutan elemen tanah jarang, merambat ke tiga program prioritas, yaitu Makan Bergizi Gratis, Nilai Ekonomi Karbon, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan informasi, melainkan putusnya rantai antara analisis dan keputusan akibat fragmentasi data, ego sektoral, dan koordinasi yang belum terlembaga. Melalui model ORION, ia menawarkan empat langkah tanpa membentuk lembaga baru: menjahit kolaborasi melalui MoU/PKS dan SOP bersama dengan orkestrator yang jelas, membangun platform fusi data, membuka siklus intelijen ekonomi bagi pihak nonintelijen, dan menyiapkan payung hukum berbagi data.
Aisha Rasyidila Kusumasomantri menyoroti dinamika geopolitik dan geoekonomi Indo-Pasifik serta implikasinya bagi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa konflik berlarut di Asia Barat telah berdampak nyata pada harga energi, pupuk, plastik, dan bahan baku industri di dalam negeri. Ia juga menjelaskan bahwa rivalitas kekuatan besar masuk ke perekonomian Indonesia melalui enam jalur: perdagangan, teknologi, rantai pasok, modal, sumber daya, dan standar.
Ia mendorong agar produk intelijen ekonomi mampu menjawab pertanyaan so what dan now what bagi pembuat kebijakan. Ia juga mendorong pemetaan isu melalui matriks exposure–leverage, diversifikasi mitra dengan rumus "negara X + 1", pembangunan sistem klasifikasi data dan fusion intelligence, serta penguatan demokrasi partisipatoris sebagai fondasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Sesi tanya jawab berlangsung dalam dua termin dan diwarnai pertanyaan dari berbagai latar belakang. Pada termin pertama, Dimas, menanyakan cara memastikan intelijen ekonomi tidak terjebak dalam praktik pelanggaran seperti yang dikritik dalam sejumlah literatur tentang badan intelijen asing.
Ken Conboy menanggapi bahwa kerja intelijen dalam persaingan internasional memang memiliki karakter yang berbeda dari diplomasi formal. Menurutnya, di situlah tantangan untuk menyeimbangkan pertimbangan etika dengan tuntutan memenangkan kepentingan nasional.
M. Hadianto dari Indo-Pacific Strategic Intelligence mengangkat dua isu, yaitu pentingnya mekanisme economic early warning system untuk membaca risiko struktural di balik indikator yang tampak sehat, serta dilema antara tuntutan kecepatan pengambilan kebijakan dan prinsip kehati-hatian.
Aji Bayu menjawab bahwa sistem peringatan dini ekonomi perlu memadukan perangkat analitis berbasis teknologi dengan verifikasi lapangan. Sistem itu juga perlu melibatkan ekonom, analis, dan media agar laporan yang disusun komprehensif dan mampu mencegah kejutan yang tidak perlu.
Ia menambahkan bahwa penguatan SDM dengan latar belakang ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga mengakui bahwa dinamika antara rekomendasi intelijen dan keputusan politik merupakan tantangan klasik yang dihadapi banyak negara.
Rinaldi menanyakan peran intelijen ekonomi dalam mendukung posisi pemerintah pada perundingan bilateral dan multilateral, seperti RCEP dan CEPA. Menurutnya, posisi runding Indonesia kerap bersifat normatif karena minim informasi mendalam tentang kepentingan negara mitra.
Ken Conboy menjelaskan bahwa mengetahui posisi dasar dan area fleksibilitas mitra runding sebelum perundingan dimulai memberikan keunggulan yang sangat besar. Karena itu, dukungan intelijen sebelum perundingan merupakan area yang perlu dipikirkan Indonesia ke depan. Aji Bayu mencontohkan bahwa dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat, masukan intelijen tidak hanya berupa informasi, tetapi juga saran langkah untuk meningkatkan daya tawar.
Salah satunya adalah pendekatan pembelian komoditas pertanian Amerika untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Aisha Rasyidila Kusumasomantri menambahkan bahwa agar intelijen dapat diserap pemerintah, produk intelijen harus berangkat dari pertanyaan kebijakan, bukan sekadar data. Ia merujuk pada kerangka konversi enam langkah yang ia paparkan, yaitu sinyal, asesmen, exposure, skenario, opsi, dan tindakan, yang ditutup dengan evaluasi.
Pada termin kedua, Alif, mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, menyoroti prinsip kompartementasi yang kerap menjadi penghalang kolaborasi. Ia juga menanyakan peluang diversifikasi kerja sama yang tidak mengorbankan fleksibilitas dan daya saing ekonomi nasional.
Aisha menjelaskan bahwa diversifikasi Indonesia selama ini didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu harga, kebutuhan, dan faktor politik. Menurutnya, Indonesia kini cenderung menjajaki mitra yang relatif aman dari tarikan rivalitas kekuatan besar, seperti Prancis, Jerman, Turki, Brasil, dan India.
Menutup seminar, Nugroho Adi Sasongko merangkum lima pesan utama. Pertama, intelijen ekonomi diukur dari kualitas keputusan yang dihasilkan, bukan dari kuantitas informasi. Kedua, rambu etika dan proporsionalitas merupakan bagian dari kekuatan negara demokratis. Ketiga, rivalitas global masuk melalui enam jalur ekonomi, dan interdependensi perlu dibaca sebagai exposure yang dapat menjadi kerentanan sekaligus leverage.
Keempat, kolaborasi harus dilembagakan, bukan bersifat ad hoc, melalui orkestrasi yang jelas, fusi data, penguatan kapasitas analisis, dan payung hukum berbagi data. Kelima, kepentingan strategis Indonesia paling baik dilindungi bukan oleh informasi yang paling rahasia, melainkan oleh informasi yang dibagikan paling cepat dan dimanfaatkan paling baik. Ia berharap forum serupa dapat terus digelar agar intelijen ekonomi semakin dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, BUMN, dan sektor swasta untuk kepentingan ekonomi nasional. ***
TERPOPULER