REGIONAL:
- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan kementeriannya akan berpindah ke Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji di Jakarta pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.
- Perpindahan koordinasi kementerian ini dilakukan karena bidang perindustrian dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan program hilirisasi.
Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak lagi menjadi urusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nantinya masuk ke Kementerian baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Sarmuji yang baru saja dilantik sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Kemungkinan, kemungkinan. Tapi saya belum lihat ininya ya. Belum lihat bidang kerjanya Menteri Investasi dan Hilirisasi tapi rasa-rasanya kok di sana (Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi)," kata Sarmuji saat ditemui wartawan usai serah terima jabatan di Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Jumat (2/10/2026).
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan lembaga baru yang dibentuk dalam kabinet.
Posisi Menteri Koordinator tersebut diemban oleh Bahlil Lahadalia, yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
![Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Ia sekaligus merangkap jabatan Menteri ESDM. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/01/72429-menteri-esdm-bahlil-lahadalia.jpg)
Sarmuji menyebut bahwa perindustrian berkaitan dengan hilirisasi, sehingga menurutnya tepat berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu dengan industri itu kan hampir-hampir satu makna itu. Jadi kita ngomong hilirisasi itu sebenarnya industri," kata Sarmuji.
Sebelumnya Bahlil menyebut bahwa pembentukan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dilatarbelakangi oleh kondisi geopolitik global yang tidak menentu serta konstelasi dinamika ekonomi dunia yang menuntut penggunaan energi bersih.
Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang program prioritas terkait hilirisasi dan transisi energi sangat penting sebagai bentuk komitmen global dalam Paris Agreement.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, demikian," kata Bahlil saat menggelar konferensi pers di Kementerian ESDM.
TERPOPULER