Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

Suara.com - Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tercatat memperoleh kontrak pengadaan jasa influencer dari dua kementerian dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menjadi sorotan mengingat Raffi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Persoalannya bukan sekadar besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membayar jasa promosi figur publik. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.

Termasuk potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pejabat memperoleh proyek dari pemerintah.

Kontrak Rp14,69 Miliar

Temuan ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS).

Perusahaan media dan hiburan yang didirikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut memperoleh kontrak dengan total nilai Rp14.696.955.002 sepanjang 2024 hingga 2026.

"Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp 14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer)," tulis laporan ICW yang dikutip, Rabu (11/11/2026).

Adapun lima paket pertama berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar pada 2025–2026.

Rincian pengadaan Kemendikbudristek meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, dan Instagram Story Rp575,65 juta.

Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok senilai Rp144,42 juta.

Sementara itu, KKP mengalokasikan Rp3,59 miliar untuk paket influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025.

Dua paket lainnya masing-masing senilai Rp3,6 miliar, yakni promosi pembangunan BINS melalui Ditjen Perikanan Budidaya pada 2025 dan publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Ditjen Perikanan Tangkap pada 2026.

Besarnya nilai pengadaan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga jasa promosi yang dibebankan kepada anggaran negara.

Apalagi, pekerjaan yang tercatat tidak hanya menyangkut produksi konten, tetapi juga pemanfaatan akun media sosial pribadi dan kehadiran langsung seorang figur publik dalam kegiatan pemerintah.

Temuan tersebut menjadi perhatian mengingat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk meminta pembatasan belanja seremonial, publikasi, dan seminar.

Namun, di tengah kebijakan tersebut, KKP justru mengontrak perusahaan Raffi untuk tiga paket jasa influencer dengan nilai total Rp10,8 miliar.

Persoalan berikutnya bukan semata besarnya anggaran, melainkan kebutuhan pemerintah menggunakan jasa influencer dari perusahaan swasta.

Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah ke Penyedia Tertentu

Selain persoalan kebutuhan dan besarnya anggaran, ICW menemukan indikasi masalah dalam spesifikasi pengadaan. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.

Namun, nama paketnya secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

"Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis," ungkap laporan ICW.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka. Persoalan lain terlihat dalam penentuan harga pengadaan.

Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan tarif, serta kewajaran harga setiap paket. ICW menilai dokumen pengadaan perlu dibuka agar publik dapat memeriksa bagaimana nilai kontrak tersebut ditetapkan.

Belum jelasnya hubungan antara pengadaan jasa influencer dan tugas serta fungsi masing-masing kementerian juga menjadi sorotan.

Tanpa kerangka acuan kerja (KAK), laporan hasil pekerjaan, dan indikator keberhasilan yang terbuka, publik sulit memastikan apakah belanja tersebut benar-benar dibutuhkan untuk mencapai target program pemerintah.

Raffi Ahmad dan Jabatan Pemerintahan

Temuan kontrak Rp14,69 miliar tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan posisi Raffi Ahmad dalam pemerintahan.

Raffi bukan sekadar figur publik yang memiliki perusahaan hiburan, melainkan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

Kedudukan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden.

Dalam aturan itu, utusan khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas-tugas yang telah dicakup dalam struktur organisasi kementerian maupun instansi pemerintah lainnya.

Artinya, Raffi memiliki kedudukan sebagai pejabat yang membantu Presiden menjalankan tugas tertentu, meskipun bukan menteri yang secara langsung memimpin kementerian pemberi kontrak.

Namun, posisi tersebut tetap menuntut pemisahan kepentingan antara tanggung jawab publik dan aktivitas bisnis yang memiliki hubungan dengan pemerintah.

Sorotan konflik kepentingan semakin menguat ketika melihat waktu penerimaan kontrak. Berdasarkan temuan ICW, PT Rans Animasi Indonesia tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.

Sementara itu, tiga kontrak KKP justru berlangsung setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.

"Sebelum 2024, PT Rans Animasi Indonesia, yang dibentuk pada 15 April 2020, tidak terdeteksi mempunyai rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah," tulis laporan ICW.

Dari sisi kepemilikan, Raffi tidak hanya memiliki hubungan profesional dengan RANS. Ia merupakan pemegang saham mayoritas PT Rans Entertainment Indonesia yang menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sekaligus memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menduduki posisi komisaris di perusahaan penerima kontrak tersebut.

Meski demikian, sejauh informasi yang dipublikasikan, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai sejauh mana Raffi terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis terkait kontrak pemerintah tersebut.

Termasuk apakah ia ikut menentukan penawaran, menyetujui kerja sama, atau mengambil keputusan strategis perusahaan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

RANS Berdalih Kerja Sama untuk Edukasi

Menanggapi sorotan ICW, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) menjelaskan tujuan kerja sama dengan dua kementerian tersebut.

Sekretaris Korporat RANS, Chintami M. Sihombing, menyebut kemitraan itu ditujukan untuk membantu menyampaikan program pemerintah melalui konten kreatif dan edukatif.

Untuk Kementerian Kebudayaan, RANS menjalankan kampanye promosi museum-museum di Indonesia. Konten tersebut dikemas secara menarik dan interaktif dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diarahkan untuk memperkenalkan potensi sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan Indonesia. RANS menilai sektor kelautan dan perikanan perlu lebih dikenal masyarakat karena memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, RANS menggandeng kelompok The Dudas-1 untuk mengemas materi edukasi melalui konsep perjalanan dan touring ke sejumlah daerah.

Kegiatan tersebut mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

"RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Chintami dalam keterangannya.

Terkait proses pengadaan, Chintami menegaskan RANS dan anak usahanya menjalankan setiap kemitraan dengan instansi pemerintah secara profesional.

Perusahaan mengklaim seluruh kerja sama mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menyebut proses pengadaan dilakukan melalui platform INAPROC maupun e-katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait," ucap Chintami.

Meski demikian, penjelasan mengenai tujuan edukasi dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan belum menjawab seluruh persoalan yang diangkat ICW.

Terutama mengenai spesifikasi paket yang mengarah pada akun tertentu, kewajaran harga kontrak, serta potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penerima proyek sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Bolehkah Bisnis Pejabat Mendapat Proyek Pemerintah?

Secara prinsip, perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat publik tidak otomatis dilarang mengikuti pengadaan pemerintah. Namun, prosesnya harus memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, tidak melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan pejabat.

Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menilai persoalan dalam kasus ini perlu dilihat dari tata kelola sistem pengadaan, khususnya mekanisme e-purchasing.

Menurut dia, sistem yang semula dirancang untuk menjamin kualitas penyedia dan kewajaran harga mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

Pada awalnya, katalog elektronik menjadi instrumen untuk memastikan penyedia telah memenuhi kualifikasi dan harga yang ditawarkan masuk akal. Namun, kata Richo, kebijakan memperluas jumlah produk dan penyedia di e-katalog pada era pemerintahan sebelumnya membuat proses verifikasi berubah.

Akibatnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 'angkat tangan' tidak lagi memverifikasi penyedia dan harganya. Sehingga verifikasi dilepas ke masing-masing badan publik.

"Situasi ini membuat godaan meningkat di badan publik karena mereka bertindak sebagai verifikator penyedia, verifikator harga sekaligus pembeli. Artinya godaan integritas dan konflik kepentingan meningkat," kata Richo kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).

Perubahan tersebut membuat instansi pemerintah memiliki peran lebih besar dalam memeriksa penyedia sekaligus menentukan pembelian. Kondisi ini dinilai membuka celah konflik kepentingan apabila pengawasan dan transparansi tidak berjalan ketat.

Richo menyebut praktik yang dikenal sebagai 'uang klik' kerap terdengar dalam proses pengadaan. Istilah itu merujuk pada dugaan pemberian uang kepada pejabat agar memilih penyedia tertentu melalui sistem katalog elektronik.

"Dapat pula malah pejabat publiknya yang bertindak aktif minta duit dan sebagai kontra prestasinya menunjuk (mengklik) penyedia itu sebagai mitra," ujarnya.

Meski demikian, Richo menegaskan dugaan praktik tersebut tidak bisa serta-merta dilekatkan kepada perusahaan Raffi Ahmad maupun pejabat kementerian yang memberikan kontrak.

Ia menilai temuan ICW seharusnya menjadi pintu masuk bagi pihak berwenang untuk menelusuri proses pengadaan sekaligus membenahi tata kelolanya.

"Kasus Raffi ini perlu menjadi pintu masuk untuk pembelajaran sekaligus perbaikan tata kelola regulasi pengadaan dan kelembagaan," tegasnya.

Di sisi lain, aturan pengadaan pemerintah sebenarnya telah memuat larangan konflik kepentingan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mewajibkan seluruh pihak yang terlibat menghindari pertentangan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi.

Pasal 7 aturan tersebut turut mengatur sejumlah kondisi yang dikategorikan sebagai pertentangan kepentingan.

Salah satunya ketika pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, atau pejabat pengadaan secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan terkait.

Kepentingan pribadi maupun bisnis menjadi salah satu unsur yang dapat memunculkan konflik tersebut. Karena itu, pejabat wajib memberitahukannya kepada atasan.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa kepemilikan atau afiliasi perusahaan dengan pejabat publik tidak otomatis membuat perusahaan tersebut dilarang mengikuti pengadaan pemerintah.

Namun, persoalan muncul apabila hubungan bisnis memengaruhi keputusan pejabat, proses pemilihan penyedia, atau membuat persaingan menjadi tidak sehat.

Dalam konteks perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi, hal yang perlu diperiksa bukan semata-mata apakah perusahaan tersebut memperoleh kontrak negara.

Penelusuran juga perlu memastikan apakah proses pengadaan berlangsung objektif, harga dan spesifikasinya wajar, serta tidak ada intervensi atau penggunaan jabatan untuk menguntungkan kepentingan bisnis.

Siapa yang Mengawasi?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya akan menelaah lebih dahulu apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi. KPK juga akan memastikan apakah persoalan itu masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah sebelum menentukan tindak lanjut.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi.

Terkait potensi konflik kepentingan, KPK meminta kementerian terkait mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan. Pemeriksaan itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek.

Di luar penanganan kasus, KPK melalui materi edukasinya menjelaskan bahwa pejabat publik perlu mendeklarasikan potensi konflik kepentingan kepada atasan.

Pejabat juga harus membahas risiko tersebut sebelum mengambil tindakan, membatasi keterlibatan, atau mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan yang berpotensi bias.

Pengawasan perlu memastikan spesifikasi, pemilihan penyedia, harga, hingga pelaksanaan kontrak dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini menyisakan pekerjaan lebih besar dari sekadar memeriksa satu perusahaan atau satu pejabat. Transparansi kepemilikan bisnis, pengelolaan konflik kepentingan, dan pengawasan pengadaan perlu diperkuat agar anggaran negara tidak menjadi ruang pertemuan antara kewenangan publik dan kepentingan pribadi.