Wapres RI Mundur Saat Ekonomi Bergejolak, Hubungan Dengan Presiden Memburuk

Suara.com - Sejarah Indonesia mencatat Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 setelah lebih dari 11 tahun mendampingi Presiden Soekarno. Keputusan itu mengakhiri era Dwi Tunggal, duet dua tokoh proklamator yang menjadi simbol persatuan Indonesia setelah kemerdekaan.

Mengutip berbagai sumber, Hatta mundur bukan sekadar karena perbedaan pribadi dengan Soekarno. Keduanya semakin berbeda pandangan mengenai arah politik dan sistem pemerintahan Indonesia. Di tengah keretakan hubungan tersebut, persoalan ekonomi dan korupsi turut memperburuk situasi nasional.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat, perbedaan prinsip antara Hatta dan Soekarno menjadi salah satu faktor utama pengunduran diri tersebut. Hatta cenderung mempertahankan demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin yang memperbesar peran presiden dalam pemerintahan.

Perbedaan itu membuat konsep Dwi Tunggal, yang sebelumnya menjadi fondasi kerja sama keduanya, semakin sulit dipertahankan. Hatta juga menilai posisinya sebagai wakil presiden memiliki ruang gerak terbatas dalam sistem pemerintahan saat itu. Ia merasa tidak mampu berbuat banyak untuk membendung praktik korupsi yang semakin meresahkan.

"Jadi konsep-konsep dwitunggal itu sudah tidak sejalan dengan pemikiran Bung Hatta," demikian penjelasan sejarawan Erwin Kusuma yang dikutip ANRI dalam pembahasan sejarah pengunduran diri Hatta pada Desember 2024.

Keretakan hubungan kedua pemimpin itu terjadi ketika Indonesia masih berjuang membangun fondasi ekonomi setelah lepas dari penjajahan. Persoalan ekonomi belum terselesaikan, sementara stabilitas politik dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin menghadapi tantangan.

Dokumen sejarah ekonomi Bank Dunia mencatat biaya hidup di Jakarta meningkat sekitar 100% sepanjang 1951–1957, setara dengan kenaikan rata-rata sekitar 8–12% per tahun. Inflasi ketika itu antara lain dipicu pembiayaan defisit pemerintah melalui kredit bank sentral.

Pada saat bersamaan, situasi ekonomi juga menjadi sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Dokumen diplomatik Amerika Serikat pada 1956 menyoroti memburuknya kondisi ekonomi, tekanan inflasi, dan kebijakan pemerintah yang dinilai lebih banyak mencurahkan perhatian pada politik luar negeri.

Ketidakpuasan juga berkembang di sejumlah daerah di luar Jawa. Pemerintah pusat dinilai belum memberikan pembangunan dan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian ketegangan politik dan militer yang semakin membesar pada periode berikutnya.

Meski demikian, tidak tepat menyimpulkan Hatta mundur semata-mata akibat krisis ekonomi. Perbedaan prinsip mengenai demokrasi, terbatasnya peran wakil presiden, serta kekecewaan terhadap korupsi merupakan faktor yang lebih langsung menjelaskan keputusannya.

Pengunduran diri Hatta pada 1 Desember 1956 menjadi titik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Soekarno tidak segera menunjuk pengganti, sehingga jabatan wakil presiden kosong hingga terpilihnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Kepergian Hatta juga menandai berakhirnya kemitraan politik yang selama bertahun-tahun menjadi simbol persatuan nasional. Setelah itu, arah pemerintahan semakin bergerak menuju sistem yang lebih terpusat di bawah Soekarno.