Pemerintah Geber Ekonomi Digital demi Kejar Pertumbuhan 6 Persen di 2027

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu andalan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6, persen pada 2027.

Menko Perekonomian menyebut, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen secara kumulatif (c-to-c) pada semester I 2026 menjadi pijakan menuju target tersebut.

"Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (19/10/2026).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa target tersebut memerlukan tiga prasyarat yakni pertumbuhan investasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan produktivitas pekerja, dan penguatan ekspor bernilai tambah.

Ia menilai, investasi perlu tumbuh 8 persen sampai 9 persen dengan target penanaman modal sebesar Rp2.258 triliun. Dalam kerangka tersebut, ekonomi digital menjadi mesin pertumbuhan yang terukur.

Dalam paparannya, nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati USD100 miliar pada 2025, naik 14 persen dari tahun sebelumnya. Pengguna QRIS juga mencapai 65,77 juta orang dengan 44,86 juta merchant.

Menko Airlangga mengarahkan pengembangan ekosistem digital sebagai rantai nilai terpadu yang didukung oleh talenta digital yang berkualitas, pengembangan semikonduktor dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) serta infrastruktur yang memadai antara lain pembangunan pusat data.

Di tingkat kawasan, Pemerintah telah menyelesaikan  perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan akan ditandatangani bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada bulan November 2026 di Filipina.  

Ratifikasi ASEAN DEFA ditargetkan selesai dalam 180 hari setelah penandatanganan dimaksud. Kajian Boston Consulting Group memperkirakan  pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN melalui implementasi DEFA dapat meningkat dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan transaksi digital perlu diimbangi dengan keamanan yang mumpuni. Bank Indonesia (BI) mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada Triwulan III 2025, tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Untuk melindungi ekonomi digital, Pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum guna mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yaitu pencurian data terenkripsi untuk dibuka di masa depan menggunakan komputer kuantum.

Upaya ini didukung oleh penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) dan pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh BSSN.

Dari sisi infrastruktur, Menko Airlangga menekankan bahwa kunci pengembangan pusat data terletak pada ketersediaan lahan, listrik, dan air.

Dia menyampaikan bahwa kapasitas pusat data yang beroperasi mencapai 600-700 megawatt, dengan proyek dalam pipeline mencapai 1,3 gigawatt dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD15-20 miliar. NVIDIA juga menjajaki investasi sebesar USD4,5 miliar (sekitar Rp80,1 triliun) di KPBPB/FTZ Batam, yang masih dalam tahap pembicaraan.

Sedangkan di sektor perdagangan, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 14 persen menjadi USD71 miliar, sehingga menjadikannya pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah menargetkan transaksi e-commerce melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026, naik 10% dari Rp36,4 triliun pada 2025, serta  terus memperkuat ekosistem e-commerce.

Sementara itu, kerja sama  internasional di bidang AI melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan menarik investasi sebesar  USD 8-12 miliar pada 2026-2030.

"Pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan semakin tinggi dan inklusif, dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas," jelas Airlangga.