2 Tahun Prabowo-Gibran, Danantara Siapkan Investasi Rp 225 T

Suara.com - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan investasi senilai Rp 225 triliun untuk menggarap 26 proyek hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri.

Investasi tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja. Proyek-proyek ini dibagi ke dalam dua fase sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pengolahan sumber daya alam dan memperkuat industri nasional.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), total investasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

"Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi dalam dua fase dengan total nilai investasi Rp 225 triliun, yang diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja," tulis Bakom dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperketat pengawasan ekspor untuk mengoptimalkan penerimaan devisa negara. Sejak 1 Juni 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan ini menyasar tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi. Ketiganya menyumbang nilai ekspor US$ 66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional pada 2025.

Bakom menyebut kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya (under-invoicing), serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah juga menjalankan restrukturisasi dengan menutup 328 entitas dari total 1.074 entitas, termasuk anak dan cucu usaha, yang sebelumnya terdata.

Restrukturisasi tersebut diklaim mampu menghemat biaya overhead hingga Rp 50 triliun. Penghematan berasal dari pemangkasan biaya operasional direksi dan komisaris, sewa gedung, armada kendaraan, hingga perjalanan dinas.

Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun pada akhir 2026. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan BUMN lebih efisien dan menekan beban operasional perusahaan pelat merah.

Sementara itu, pemerintah tengah mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia.

BMKS ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa ini dirancang untuk menyediakan harga acuan komoditas di pasar domestik sekaligus menekan praktik transfer pricing.