2 Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pendidikan: Revitalisasi Sekolah hingga Tunjangan Guru

Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibrand dalam sektor pendidikan?

Melalui siaran pers resminya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan sejumlah capaian di sektor pendidikan.

Capaian itu mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kesejahteraan guru, Sekolah Rakyat, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Revitalisasi Sekolah

Menurut Bakom, pemerintah mempercepat perbaikan sarana belajar sekaligus memperluas akses pendidikan.

Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, melampaui target awal 10.440 sekolah.

Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 51.744 sekolah, dengan pelaksanaan ditargetkan tuntas pada akhir tahun.

Program ini melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola.

Digitalisasi Pendidikan

Pemerintah menyebut digitalisasi pendidikan dilakukan agar proses belajar lebih interaktif, merata, dan sesuai perkembangan zaman.

Pada tahun 2025 hingga 2026, digitalisasi telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan memberi manfaat bagi lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan perluasan dukungan berupa:

• Bantuan tambahan perangkat digital untuk 247.512 sekolah.
• Penyediaan listrik bagi 227.365 sekolah.
• Akses internet untuk 10.121 satuan pendidikan.
• Pelatihan bagi 30.750 pendidik dan tenaga kependidikan.

Kesejahteraan Guru

Pemerintah mengklaim terus meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN melalui kenaikan besaran tunjangan, perluasan penerima insentif, dan penyederhanaan mekanisme penyaluran.

Pada 2025, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Sasaran penerima insentif guru non-ASN juga diperluas dari 58.862 menjadi 365.542 guru.

Hingga 28 September 2026, penyaluran berbagai tunjangan bagi guru non-ASN telah menjangkau sekitar 885 ribu penerima, termasuk guru yang terdampak bencana.

Pemerintah juga menyederhanakan penyaluran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik agar proses administrasi lebih mudah dan tunjangan dapat diterima guru secara lebih efektif.

Sekolah Rakyat

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah memperluas kesempatan belajar bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini disebut sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, dengan sasaran anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Per 23 September 2026, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan lebih dari 44.000 siswa. Lebih dari 90 titik di antaranya sudah menggunakan gedung permanen.

Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa terlayani pada 2027, serta 500 Sekolah Rakyat beroperasi hingga 2029.

Makan Bergizi Gratis

Dalam pelaksanaan MBG, pemerintah menyatakan terus memperluas jangkauan sambil memperketat standar keamanan pangan.

Hingga 30 September 2026, program ini telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan.

Per 30 September 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun, atau sekitar 66,9 persen dari pagu efektif Rp229 triliun.

Pada 2027, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat, terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.