RI Incar Jadi Pusat Industri Kelapa Dunia, BPDP Ungkap Tantangannya

Suara.com - Pemerintah mulai mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Namun, ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kelapa dunia masih membutuhkan pembenahan dari hulu, mulai dari produktivitas perkebunan, pengembangan benih unggul, hingga penanganan hama yang mengancam hasil panen petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan dukungannya terhadap pengembangan industri kelapa melalui pendanaan riset, pengembangan varietas unggul tahan iklim, penanganan hama, serta inovasi produk hilir bernilai tambah tinggi.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Kelapa Dunia 2026 (World Coconut Day/WCD 2026) yang digelar International Coconut Community (ICC) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada 8–10 Oktober 2026.

Meski demikian, besarnya potensi ekonomi kelapa belum otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan petani. Pengembangan industri hilir membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas kebun, serta dukungan teknologi agar petani tidak tertinggal ketika industri pengolahan mulai berkembang.

Dalam program strategisnya, BPDP mendanai riset dan inovasi untuk menghasilkan benih unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, memperkuat penanganan hama, serta mengembangkan formulasi produk turunan kelapa bernilai tinggi.

BPDP juga menyebut dukungan berupa bantuan alat pengolahan pascapanen, infrastruktur perkebunan, dan modernisasi teknologi bagi kelompok tani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut ditujukan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi.

Selain persoalan produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan lain. BPDP mendukung pelatihan teknis, beasiswa bagi putra-putri petani, serta pendampingan precision farming bagi petani swadaya. Program tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses petani terhadap legalitas dan pasar internasional.

Pemerintah melalui Bappenas telah menetapkan kelapa sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan untuk hilirisasi, bersama sawit dan kakao. Potensi nilai tambahnya dinilai besar karena harga produk olahan kelapa disebut dapat mencapai lima kali lipat dibandingkan produk mentahnya.

Direktur Jenderal ICC, Dr. Jelfina C. Alouw, mengatakan tantangan perubahan iklim dan volatilitas pasar global menuntut kolaborasi lintas negara yang lebih erat.

Menurut dia, pengembangan produk turunan kelapa perlu dipercepat, mulai dari pangan fungsional, briket arang untuk ekspor, hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF).

Namun, peluang tersebut membutuhkan investasi, transfer teknologi, serta kemampuan industri dalam memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran yang semakin ketat di pasar global. Tanpa penguatan dari sisi hulu, peluang ekspansi produk olahan berisiko tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan petani secara merata.

Dalam WCD 2026, ICC menghadirkan sekitar 1.000 peserta dari 21 negara anggota. Rangkaian acara meliputi konferensi internasional, pameran produk turunan kelapa, forum bisnis, pertemuan antara pelaku usaha dan calon investor, serta pelatihan pengolahan kelapa bagi UMKM.

ICC merupakan organisasi yang menghimpun 21 negara penghasil kelapa dengan kontribusi sekitar 90% terhadap produksi kelapa dunia. Indonesia untuk pertama kalinya memimpin organisasi tersebut melalui Direktur Jenderal ICC, Jelfina C. Alouw.

BPDP berharap dukungan pendanaan riset, modernisasi teknologi, dan promosi ekspor dapat mempercepat hilirisasi kelapa nasional, termasuk pengembangan industri tanpa limbah (zero waste industry) dan pemanfaatan energi terbarukan berbasis komoditas perkebunan.