Dua Tahun Prabowo-Gibran: Produksi Beras Naik, RI Setop Impor Beras Umum

Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah capaian di sektor pangan dalam dua tahun masa pemerintahan. Mulai dari kenaikan produksi beras nasional, penghentian impor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025, hingga pemangkasan harga pupuk bersubsidi.

Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI mencatat produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton pada 2025. Angka tersebut meningkat 13,29% dibandingkan produksi pada 2024.

“Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi,” tulis Bakom RI dalam siaran pers bertajuk Dua Tahun Gerak Nyata: Transformasi yang Terukur, Manfaat yang Terasa, dikutip Selasa (20/10/2026).

Selain peningkatan produksi, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton pada akhir 2025.

Pemerintah juga memproyeksikan produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan melampaui kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.

Meski demikian, angka produksi 2026 tersebut masih berupa proyeksi dan belum mencerminkan realisasi produksi sepanjang tahun berjalan.

Di sisi lain, pemerintah membenahi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi untuk menekan biaya produksi petani. Bakom RI menyebut sebanyak 145 regulasi yang menghambat penyaluran pupuk telah dipangkas.

“Sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi, sekaligus menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk meringankan biaya produksi petani,” tulis Bakom RI.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi pupuk sekaligus mengurangi beban biaya yang ditanggung petani. Namun, dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan petani perlu dilihat dari perkembangan realisasi di lapangan.

Selain pertanian, pemerintah mendorong penguatan subsektor perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun KNMP di 100 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir tahun. Target tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah lokasi yang dibangun pada tahun sebelumnya.

Program KNMP ditujukan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.