RI Tak Mau Cuma Jadi Pasar Teknologi Global, Chip dan AI Jadi Taruhan

Suara.com - Indonesia didorong untuk tidak sekadar menjadi pasar bagi teknologi global, tetapi mulai membangun kemampuan sendiri di bidang kecerdasan artifisial (AI), semikonduktor, hingga keamanan digital. Penguasaan teknologi dinilai penting untuk menjaga kedaulatan data sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tengah percepatan transformasi digital.

Seruan tersebut mengemuka dalam Peruri Digital Summit 2026 yang mempertemukan pemerintah, pimpinan BUMN, pelaku industri, akademisi, dan insan media untuk membahas tiga pilar teknologi strategis, yakni AI yang terpercaya, keamanan pasca-kuantum (post-quantum security), dan inovasi semikonduktor.

Direktur Utama Peruri Teguh Arif Indratmoko mengatakan, infrastruktur digital kini bukan lagi sekadar fasilitas penunjang, melainkan bagian penting dari pelayanan publik dan ketahanan nasional.

“Infrastruktur digital tidak lagi sebatas fasilitas penunjang, melainkan telah menjadi urat nadi utama untuk mewujudkan operational excellence dan pelayanan publik yang prima,” ujar Teguh.

Menurut dia, keamanan siber menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Karena itu, Peruri mendorong pengembangan chip untuk identitas dan dokumen negara, pemanfaatan AI guna meningkatkan efisiensi dan mendeteksi anomali, serta penerapan post-quantum cryptography untuk memperkuat pertahanan digital.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing, terutama pada infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keamanan dan identitas nasional.

Direktur Jenderal Mira Tayyiba yang mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 195 negara dalam Government AI Readiness Index 2025. Meski pemanfaatan AI terus berkembang, Indonesia dinilai belum menguasai seluruh rantai nilai teknologi, mulai dari semikonduktor hingga pengembangan model algoritma mutakhir.

Mira menegaskan, kedaulatan digital bukan berarti Indonesia harus memproduksi seluruh teknologi sendiri atau menutup diri dari kerja sama internasional. Namun, kendali atas regulasi, data, pengawasan, dan keputusan strategis harus tetap berada di tangan Indonesia.

“Kedaulatan tidak menuntut kita membuat chip, membangun setiap model AI, atau menutup pintu kolaborasi bagi teknologi asing, tetapi kedaulatan menuntut agar pilihan-pilihan strategis tetap berada di tangan kita,” terang Mira.

Salah satu tantangan terbesar dalam membangun industri teknologi nasional adalah memastikan adanya permintaan nyata terhadap produk dalam negeri. Tanpa pembeli, investasi dan pengembangan teknologi berisiko berhenti sebatas rencana.

Managing Director Technology Advancement Danantara Indonesia Dwi Susanto mencontohkan peran pemerintah Amerika Serikat yang menjadi pembeli awal chip untuk program Apollo dan rudal Minuteman. Permintaan dari pemerintah tersebut turut membantu membentuk industri semikonduktor.

Menurut Dwi, pemerintah dan BUMN Indonesia dapat mengambil peran serupa dengan memprioritaskan kebutuhan teknologi untuk paspor elektronik, KTP elektronik, surat izin mengemudi (SIM), kartu perbankan, hingga kartu e-toll.

Kebutuhan tersebut dinilai dapat menjadi pasar awal bagi pengembangan chip lokal, sekaligus memberikan kepastian permintaan bagi investor dan pelaku industri.

Danantara sendiri bekerja sama dengan Arm pada 2026, termasuk dalam program pelatihan 15.000 talenta. Sekitar 1.000 peserta saat ini sedang menjalani pelatihan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Dwi menekankan, pengembangan industri semikonduktor perlu berfokus pada desain chip, kebutuhan pasar yang jelas, kepastian pengguna, investasi bertahap, dan kebijakan yang mendukung produk lokal.

“Peta jalan tidak membangun industri. Industri dibangun oleh pembeli pertama, investor yang sabar, patient capital, dan talenta,” kata Dwi.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar industri teknologi Indonesia: membangun kemampuan produksi saja tidak cukup jika tidak disertai pasar, pendanaan jangka panjang, dan tenaga kerja yang kompeten.

Di sisi lain, pengembangan bisnis teknologi juga harus tetap sejalan dengan mandat utama Peruri sebagai perusahaan umum milik negara.

Deputi Badan Pengaturan BUMN Hamra Samal menjelaskan, Perum memiliki orientasi berbeda dari perusahaan berstatus Persero. Jika Persero diarahkan untuk menghasilkan laba, Perum menempatkan pelayanan publik sebagai tugas utama.

Karena itu, keberhasilan Peruri tidak semata-mata diukur melalui keuntungan finansial, tetapi juga dari nilai manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat atau public value.

Hamra mengingatkan agar pengembangan usaha dan upaya menjaga keberlanjutan perusahaan tidak menggeser mandat inti Peruri dalam penyediaan dokumen dan identitas yang aman.

“Tetapi pada saat kita bicara tentang menjaga sustainability, maka ini bukan lagi menjadi tugas yang utama. Tugas utama adalah public service,” ucap Hamra.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menekankan pentingnya perlindungan data nasional dari manipulasi dan serangan siber. Ia juga menyinggung keputusan pimpinan Peruri sebelumnya yang menolak pengalihan produksi kepada pihak lain demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Pemerintah turut menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam keterangannya yang disampaikan melalui perwakilan kementerian, menyebut transformasi digital bertumpu pada tiga pilar, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, serta ekonomi dan masyarakat digital.

Kontribusi ekonomi digital ditargetkan mencapai 12-13% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pengembangan AI di sektor keuangan, pendidikan, dan kesehatan perlu didukung data berkualitas, peningkatan literasi digital, infrastruktur memadai, serta pendanaan yang terintegrasi.

Rachmat juga menekankan bahwa hasil AI yang digunakan untuk merumuskan kebijakan harus diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga menjaga kualitas pengambilan keputusan.

Di sektor semikonduktor, pemerintah menyoroti peluang pengembangan industri melalui hilirisasi silika menjadi wafer silikon, penguatan riset, investasi, dan pengembangan talenta.

Reporter Esther Nadya