- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana evaluasi kontrak ekspor energi bagi negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia pada Kamis (22/10/2026).
- Pemerintah secara tegas memprioritaskan pemenuhan pasokan gas dalam negeri guna menjaga ketahanan energi nasional pada periode produksi 2028 hingga 2029.
- Indonesia tetap membuka peluang kerja sama baru bagi negara mitra internasional yang menjunjung tinggi asas kesetaraan serta saling menguntungkan.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengevaluasi kontrak pasokan energi ke luar negeri. Terutama, bagi negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tetap memfasilitasi investasi asing dan menerapkan prinsip saling menguntungkan (win-win solution).
Namun, untuk potensi produksi gas skala besar pada 2028–2029, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasokan dalam negeri demi menjaga ketahanan energi nasional.
"Terkait dengan ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sesama negara. Ya, saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," ujar Bahlil saat ditemui setelah peresmian operasional sumur gas Jangkrik North East-6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha South Hub di lepas pantai Kalimantan Timur pada Kamis (22/10/2026).
![Pertagas salurkan gas ke RDMP Balikpapan agar tetap beroperasi. [Dokumentasi Pertamina].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/13/46433-pipa-gas.jpg)
Sebaliknya, pemerintah membuka peluang kerja sama atau penandatanganan kontrak baru bagi negara-negara yang menjunjung tinggi asas kesetaraan dan saling menghormati hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Bahlil mengingatkan mitra internasional agar tidak bertindak sepihak saat menghadapi persoalan bilateral.
"Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sikap tegas ini berlandaskan upaya menjaga kedaulatan dan prinsip nasionalisme bangsa.
"Pesan saya jelas, ya, bahwa nasionalisme dan kedaulatan bangsa kita harus kita jaga," tegas Bahlil.
Sebelumnya, usai rapat sidang kabinet paripurna pada Rabu (21/10/2026), Bahlil menjelaskan maksud dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi ketahanan energi nasional.
Bahlil menekankan bahwa seluruh kementerian harus mampu menerjemahkan kebijakan Presiden untuk menjaga pasokan energi dalam negeri.
"Hati-hati, saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil sebelumnya.