Apakah Desil 5-7 Bisa Dapat Bansos? Ini Penjelasannya

Suara.com - Pemerintah terus mempertajam ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan sistem pemeringkatan kesejahteraan tersebut, keluarga yang tergolong dalam Desil 6 hingga Desil 10 dipastikan bukan merupakan sasaran prioritas dan umumnya tidak berhak menerima alokasi bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran perlindungan sosial tepat sasaran dan berfokus pada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan finansial serta jaminan kesehatan dari negara.

Klasifikasi Desil dan Kelayakan Bansos

Berdasarkan data tingkatan kesejahteraan dalam DTSEN, berikut adalah pembagian kategori dan status kelayakan penerima bantuan:

• Desil 1 – 4 (Prioritas Utama): Merupakan kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kelompok ini menjadi sasaran prioritas utama penerima program perlindungan sosial reguler, meliputi PKH, BPNT (Bantuan Sembako), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
• Desil 5 (Kelompok Menengah Bawah): Masyarakat pada kategori ini memiliki akses terbatas untuk program bantuan tertentu, seperti pendaftaran PBI-JKN atau program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang membutuhkan proses asesmen kelayakan khusus.
• Desil 6 – 10 (Non-Prioritas): Merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga atas (50 persen posisi tertinggi secara nasional). Karena dinilai telah mandiri secara ekonomi, kelompok ini tidak masuk dalam kriteria sasaran penerima bansos reguler.

Masyarakat yang ingin mengetahui posisi tingkat kesejahteraan (desil) maupun status kepesertaan bantuan sosial dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui beberapa kanal resmi:

1. Laman Resmi Kemensos: Mengakses situs Cek Bansos resmi milik Kementerian Sosial dengan memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta informasi sesuai KTP.
2. Aplikasi Ponsel: Mengunduh dan menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia pada perangkat ponsel pintar.
3. Kanal Pemerintahan Daerah: Mengunjungi pihak kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat secara langsung.

Apabila masyarakat menilai kondisi ekonomi riil di lapangan tidak sesuai dengan penetapan status desil yang tercantum pada sistem, yang bersangkutan berhak mengajukan perbaikan data.

Pembaruan atau usulan sanggah dapat diproses melalui petugas desa/kelurahan setempat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) atau memanfaatkan fitur "Usul-Sanggah" yang tersedia di dalam aplikasi Cek Bansos.