Apakah Menteri Boleh Punya Saham? Nama Mentan Amran Muncul di Pemilik Saham Bayan

Suara.com - Kepemilikan saham perusahaan terbuka oleh pejabat negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman muncul dalam struktur pemegang saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN), emiten batu bara yang belakangan menjadi pusat perhatian setelah diakuisisi pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Kemunculan nama Amran memunculkan pertanyaan yang lebih besar: bolehkah seorang menteri aktif memiliki saham di perusahaan swasta, termasuk emiten yang bergerak di sektor strategis seperti pertambangan?

Mengutip pemberitaan Suara.com berjudul *Ada Nama Mentan Amran di Saham Bayan, Jejaknya Beririsan dengan Gurita Bisnis Haji Isam*, keterkaitan Amran dengan BYAN menjadi sorotan lantaran terjadi di tengah masuknya Haji Isam sebagai pemegang saham besar perusahaan tambang tersebut.

Berdasarkan data kepemilikan saham yang dikutip dari Stockbit per 3 November 2026, PT Pelayaran Samudera La Mappepening tercatat menguasai 666,67 juta saham BYAN atau sekitar 2% dari total saham beredar.

Perusahaan pelayaran tersebut merupakan bagian dari Tiran Nusantara Group, kelompok usaha yang didirikan Amran.

Dengan demikian, kepemilikan saham tersebut memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis yang dibangun oleh politikus sekaligus pengusaha yang kini menduduki kursi Menteri Pertanian.

Situasi ini semakin menarik karena Haji Isam, yang merupakan sepupu Amran, baru saja merampungkan akuisisi 30,25% saham BYAN melalui PT Jhonlin Baratama pada 7 Oktober 2026.

Transaksi tersebut melibatkan pengalihan 10,08 miliar saham dari Low Tuck Kwong dan Elaine Low. Nilai transaksi yang diberitakan mencapai sekitar Rp26,1 triliun hingga Rp26,43 triliun.

Artinya, dalam waktu berdekatan, dua kelompok usaha yang memiliki hubungan keluarga tersebut tercatat memiliki kepentingan di perusahaan tambang batu bara yang sama.

Lantas, apakah menteri boleh punya saham perusahaan terbuka?

Secara hukum, kepemilikan saham tidak serta-merta dilarang bagi seorang menteri. Hal yang perlu dibedakan adalah kepemilikan saham sebagai investasi dengan keterlibatan langsung dalam pengurusan perusahaan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD.

Dengan kata lain, larangan tersebut secara spesifik menyasar rangkap jabatan sebagai pengurus perusahaan, bukan secara otomatis melarang seseorang memiliki saham sebagai instrumen investasi.

Namun, kepemilikan saham tetap memiliki konsekuensi hukum dan etika ketika pemiliknya merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Hal ini berkaitan dengan prinsip pencegahan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat pemerintahan mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dalam penggunaan kewenangannya, sehingga berpotensi memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang dibuat.