- Bursa Efek Indonesia menetapkan 300 saham baru ke dalam kategori High Shareholding Concentration pada 10 November 2026.
- BEI mengubah metodologi penilaian dengan menghapus batas kapitalisasi pasar serta tidak memperhitungkan rasio dampak harga.
- Total saham dalam kategori konsentrasi tinggi mencapai 383 saham yang dapat keluar melalui redistribusi kepemilikan kepada publik.
Suara.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan sebanyak 300 saham masuk dalam kategori kepemilikasan saham yang terpusat atau High Shareholding Concentration (HSC).
Hal ini setelah BEI mengubah metodologi penilaian terhadap saham-saham untuk masuk dalam kategori HSC.
"Kami akan segera mengumumkan daftar saham HSC yang terbaru yang akan terdiri dari 383 saham atau ada penambahan 300 saham baru yang akan masuk dalam HSC atau setara dengan tambahan 6,16 persen dari market cap di IHSG," Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
![Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (27/1/2026). [Suara.com/Rina]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/27/69191-bursa-efek-indonesia-bei-jakarta.jpg)
Jeffrey menjelaskan, dalam metodelogi tang baru, BEI menghapus batas (threshold) kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun yang sebelumnya menjadi dasar universe penapisan.
Selain itu, BEI juga tidak lagi memperhitungkan price-impact ratio, sehingga penapisan tidak perlu menunggu adanya pergerakan harga saham.
"Metodologi HSC adalah atas pemegang saham 10 pihak atau kurang yang memiliki saham 92,5 persen atau lebih akan masuk dalam high shareholding concentration," jelasnya
Dengan skema tersebut seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut, BEI mencatat total daftar saham HSC terbaru kini mencapai 383 saham.
Jeffrey menambahkan bahwa saham yang masuk daftar HSC baru dapat keluar jika perusahaan tercatat membuktikan telah melakukan redistribusi kepemilikan saham yang lebih luas kepada publik melalui transaksi di pasar reguler.
Guna menjaga keakuratan data kepemilikan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap laporan free float dan pihak terafiliasi yang disampaikan oleh emiten.
"Bila ditemukan laporan yang tidak akurat, maka tentu kami akan menggunakan seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melaporkan informasi yang tidak benar kepada publik," pungkasnya.