- Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau proyek IKN pada 15 November 2026 untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.
- Pembangunan fisik kawasan legislatif mencapai 25,40 persen dan kawasan yudikatif menyentuh 32,83 persen berdasarkan data konstruksi terbaru.
- Proyek investasi swasta senilai Rp1,25 triliun serta infrastruktur kolam retensi pendukung konsep kota spons turut ditinjau secara langsung.
Selain memantau proyek-proyek yang dibiayai anggaran negara, Basuki Hadimuljono juga meninjau langsung progres investasi sektor swasta murni di zona KIPP 1B. Lokasi tersebut merupakan proyek milik PT Star Bright International Investment, investor asal China yang telah memulai tahapan konstruksi sejak Juli 2026 dengan komitmen nilai penanaman modal mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam peninjauan di area investasi swasta tersebut, Basuki memberikan catatan khusus mengenai kualitas pengerjaan dan estetika bangunan. Menurut Aswin, Kepala Otorita IKN menekankan bahwa setiap konstruksi yang berdiri di Nusantara harus mematuhi standar desain tinggi sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar secara fungsional.
"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," tutur Aswin menyampaikan pesan Basuki.
Rombongan Otorita IKN juga mengecek kesiapan infrastruktur pendukung lingkungan, salah satunya kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung sebesar 243.000 meter kubik dengan progres fisik menyentuh kisaran 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi di IKN berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dan diproyeksikan melonjak hingga 56,62 persen pada penghujung tahun ini.
Pembangunan kolam retensi tersebut merupakan bagian integral dari penerapan konsep kota spons (sponge city) di Nusantara. Infrastruktur hijau ini dirancang secara khusus untuk mengendalikan limpasan air hujan, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi sistem jaringan perpipaan air minum bagi penghuni kawasan inti pemerintahan.
Seluruh langkah percepatan pembangunan zona legislatif dan yudikatif ini berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.
Otorita IKN memproyeksikan kawasan-kawasan krusial tersebut segera tuntas tepat waktu guna melengkapi ekosistem pemerintahan trias politika—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—secara utuh di Ibu Kota Nusantara.