- Said Iqbal mengusulkan Danantara mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
- Dana pesangon berpotensi jumbo dan dihimpun dari iuran perusahaan secara berkala.
- Pemerintah wajibkan perusahaan menyediakan dana pesangon, kecuali usaha mikro dan kecil.
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Dana yang dihimpun dari iuran perusahaan tersebut berpotensi bernilai jumbo karena mencakup kewajiban pesangon pekerja di berbagai sektor usaha.
Usulan ini muncul setelah pemerintah mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Said menilai Danantara menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk mengelola dana tersebut. Alasannya, pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru yang membutuhkan anggaran operasional, sumber daya manusia, hingga jaringan pelayanan.
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh, kita lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang, ya paling mungkin Danantara," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Menurut Said, terdapat tiga opsi lembaga yang bisa ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga pengelola baru.
Namun, masing-masing opsi memiliki konsekuensi berbeda. Jika pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap dua undang-undang sekaligus, yakni UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS.
"Kalau dia dikelola BPJS Ketenagakerjaan, ada dua undang-undang yang harus dirubah: Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS," ujarnya.
Sementara itu, pembentukan lembaga baru dinilai tidak efisien karena membutuhkan biaya besar. Pemerintah harus menyiapkan anggaran awal sekaligus membangun infrastruktur kelembagaan untuk mengelola dana tersebut.
Said memperkirakan dana yang dikelola nantinya memiliki skala sangat besar, bahkan berpotensi setara dengan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
"Ketiga-tiganya ini mengelola dana yang super cukup. Mungkin setara dengan pengelolaan dana JHT-nya (Jaminan Hari Tua) Jamsostek. Jumbo ini," kata dia.
Meski demikian, Said menegaskan usulan Danantara tersebut masih merupakan pandangan KSPI. Hingga saat ini, belum ada keputusan pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto mengenai lembaga yang akan ditunjuk.
Dia menegaskan kewenangan penentuan pengelola dana cadangan pesangon sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Dana Pesangon Dipisahkan dari Keuangan Perusahaan
Lebih lanjut, Said menjelaskan dana cadangan pesangon nantinya berasal dari iuran perusahaan yang disetorkan secara berkala kepada lembaga pengelola.
Skema ini dirancang agar dana pesangon terpisah dari kekayaan perusahaan. Dengan demikian, uang yang menjadi hak pekerja tidak tercampur dengan kas perusahaan maupun digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan kepentingan bisnis lainnya.
Konsep tersebut menyerupai mekanisme pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana perusahaan menyetorkan iuran secara berkala untuk menjamin pemenuhan hak pekerja.
"Jadi, untuk dikeluarkan dari pembukuan perusahaan dan dikeluarkan keterpisahan harta kekayaan perusahaan, maka dia harus iuran, seperti Jamsostek," pungkasnya.
Sebelumnya, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon telah diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 253 ayat (1), pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," demikian bunyi aturan tersebut.
Dana ini bertujuan menjamin pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena PHK sebelum memasuki usia pensiun, khususnya bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun perusahaan.
Menariknya, pemerintah tidak menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada masing-masing perusahaan. Pasal 253 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah.
Meski demikian, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Pasal 253 ayat (4) mengecualikan pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil.