Kemnaker Wajibkan Pengusaha Setor Dana Cadangan Pesangon Mulai 2027, Melanggar Kena Sanksi Berat

Suara.com - Pemerintah bersiap mengubah aturan pengelolaan dana pesangon pekerja dengan mewajibkan perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah mulai Oktober 2027. Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut terancam sanksi berat, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, bahkan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Bab XVI Pasal 253. Aturan ini mengubah mekanisme pengelolaan dana pesangon yang selama ini dapat dilakukan perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Melalui skema baru tersebut, perusahaan diwajibkan mengalihkan pengelolaan dana cadangan pesangon kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Salah satu opsi yang mencuat adalah pengelolaan melalui Danantara.

Perubahan ini membuat perusahaan tidak lagi leluasa mengelola sendiri dana cadangan pesangon melalui skema Dapen perusahaan ataupun DPLK. Dengan demikian, pengusaha harus menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dan administrasi ketenagakerjaan yang selama ini telah berjalan.

Persoalannya, pemerintah belum menetapkan secara terperinci besaran iuran, mekanisme penyetoran, hingga tata cara pencairan dana tersebut. Seluruh ketentuan teknis masih menunggu aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

Padahal, perusahaan hanya memiliki waktu transisi hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut. Pengusaha perlu melakukan pendataan pekerja, membenahi administrasi, serta mengalihkan dana yang sebelumnya ditempatkan melalui Dapen maupun DPLK.

Risiko bagi perusahaan tidak hanya berasal dari kewajiban pemindahan pengelolaan dana. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan DCP juga dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Bahkan, pelanggaran tertentu berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, kewajiban baru ini datang bersamaan dengan perubahan perhitungan pesangon yang berpotensi meningkatkan beban keuangan perusahaan.

Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah menghapus pengali pesangon sebesar 0,5 kali dan menetapkan pengali minimal satu kali ketentuan berdasarkan masa kerja pekerja.

Artinya, perusahaan berpotensi menanggung kewajiban pembayaran pesangon lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Beban tersebut semakin menjadi perhatian karena ruang perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi juga semakin dibatasi.

Kombinasi kewajiban menyetorkan dana cadangan pesangon, perubahan perhitungan kompensasi PHK, serta pembatasan alasan efisiensi membuat perusahaan harus menyiapkan strategi keuangan baru.

Dengan tenggat penerapan Oktober 2027, kepastian aturan teknis menjadi krusial agar perusahaan memiliki waktu cukup untuk menghitung kebutuhan pendanaan, menyesuaikan arus kas, dan menghindari risiko sanksi akibat ketidakpatuhan.