- Prabowo ke Filipina naik Airbus A320 T7-ESJ yang dioperasikan Aegle Aviation.
- Sewa A320 sejenis diperkirakan Rp4,2 miliar per bulan, bukan biaya kontrak aktual.
- RI punya pesawat A-001 dan dukungan Garuda, tetapi alasan memakai T7-ESJ belum dijelaskan.
Dalam industri penerbangan, terdapat dua skema penyewaan yang umum digunakan, yakni dry lease dan wet lease atau Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance (ACMI).
Pada skema dry lease, penyewa pada dasarnya menyewa pesawat tanpa awak dan layanan operasional lainnya. Sementara itu, skema ACMI mencakup penyediaan pesawat, awak, perawatan, dan asuransi sehingga struktur biayanya berbeda
Keputusan menggunakan Airbus A320 T7-ESJ semakin menarik karena Indonesia sebenarnya mempunyai sejumlah pesawat untuk mendukung perjalanan Presiden.
Salah satunya Boeing 737-800 Business Jet 2 (BBJ2) dengan nomor registrasi A-001. Pesawat tersebut merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara dan dioperasikan Skadron Udara 17 TNI AU.
Pesawat kepresidenan tersebut mulai diserahkan pada April 2014. Pengadaannya berasal dari kontrak pembelian yang diteken pada akhir 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mulai digunakan pada era Jokowi.
![Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). [Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/12475-prabowo.jpg)
Selain A-001, Prabowo juga pernah menggunakan Boeing 737-700 Business Jet dengan registrasi PK-GRD yang diberitakan sebagai pesawat pribadi miliknya.
Sementara untuk perjalanan luar negeri jarak jauh, pemerintah memiliki dukungan pesawat Boeing 777-300ER milik Garuda Indonesia, yakni PK-GIG dan PK-GIF, yang menggunakan corak kepresidenan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Februari 2026 pernah menjelaskan bahwa Prabowo menggunakan Boeing 777 milik Garuda Indonesia untuk perjalanan luar negeri jarak jauh.
Adapun pesawat Boeing milik TNI AU digunakan untuk mengangkut berbagai perangkat pendukung kepresidenan, termasuk personel Paspampres, tim protokol, dan personel lainnya.