- Bank Indonesia mencatat skor Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran tahun 2026 mencapai 77,03 persen di Jakarta.
- Deputi Gubernur BI menyatakan tingkat perlindungan diri konsumen masih tertahan di zona kritis dari ancaman siber.
- OJK menyebutkan ekosistem perlindungan konsumen Indonesia sedang menjalani evaluasi ketat menuju keanggotaan penuh OECD.
Suara.com - Pesatnya adopsi transaksi keuangan digital di kalangan masyarakat perkotaan ternyata belum sepenuhnya dibarengi dengan kemampuan membentengi diri dari ancaman kejahatan siber.
Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa konsumen di Tanah Air dinilai masih belum memiliki kapasitas perlindungan diri yang memadai saat memanfaatkan berbagai layanan sistem pembayaran sehari-hari.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, memaparkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran nasional saat ini masih tertahan pada zona kritis, kendati mencatatkan tren perbaikan dibandingkan tiga tahun silam.
Berdasarkan hasil survei terbaru bank sentral, skor Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) tahun 2026 berada di level 77,03 persen. Capaian tersebut sebenarnya tumbuh sebesar 12,36 poin jika dikomparasikan dengan hasil survei pada 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.
"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kondisi yang masih berada di zona kritis ini menjadi sinyal peringatan bahwa masyarakat perlu terus meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, memahami beragam modus risiko penipuan, serta mengetahui prosedur yang tepat untuk memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian atau kendala layanan.
Filianingsih menjelaskan bahwa survei IKKSP rutin digelar oleh Bank Indonesia setiap tiga tahun sekali guna memotret pengetahuan, sikap, hingga perilaku aktual konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan sistem pembayaran.
Kenaikan indeks pada tahun ini mencerminkan bahwa konsumen mulai lebih mampu mengenali potensi risiko, menimbang berbagai pilihan layanan, serta bersikap lebih berhati-hati saat melakukan transaksi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari masifnya program edukasi dan penguatan kerangka perlindungan konsumen yang digulirkan otoritas.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan krusial yang wajib dibenahi, terutama menyangkut konsistensi perilaku transaksi yang aman dan keberanian konsumen dalam menuntut haknya. Selain itu, BI turut mengidentifikasi adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok demografi masyarakat maupun antarwilayah di Indonesia.
Sehingga, Filianingsih menilai perancangan program perlindungan konsumen ke depan harus dibuat lebih presisi dan terarah, menyesuaikan dengan profil risiko serta kebutuhan spesifik masyarakat di tiap-tiap daerah.
Ia juga menggarisbawahi bahwa mengandalkan literasi dan edukasi kepada masyarakat semata tidak akan cukup untuk membendung laju kejahatan digital yang modusnya terus berevolusi kian canggih. Diperlukan penguatan sistem keamanan dari sisi penyelenggara jasa pembayaran serta sinergi pengawasan lintas lembaga.
"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," katanya.
Ke depannya, bank sentral akan menjadikan temuan survei IKKSP 2026 ini sebagai pijakan utama dalam memperketat kebijakan dan pengawasan, sekaligus memetakan sasaran wilayah prioritas bagi pelaksanaan program GEBER PK.
Upaya memperkokoh benteng perlindungan masyarakat di sektor keuangan ini juga berkelindan erat dengan agenda diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu sorotan utama dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dicky menjelaskan bahwa seluruh ekosistem perlindungan konsumen di Indonesia akan menjalani rangkaian peninjauan dan evaluasi ketat oleh tim penilai OECD selama satu tahun ke depan.
Sebagai tahapan terdekat, delegasi dari OECD dijadwalkan bertandang langsung ke Indonesia pada 8 hingga 11 Desember 2026 mendatang untuk melakukan fact finding atau pengumpulan fakta lapangan mengenai implementasi perlindungan konsumen.
Langkah verifikasi lapangan tersebut merupakan kelanjutan dari proses administrasi sebelumnya, di mana pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen kuesioner komprehensif setebal sekitar 100 halaman pada Agustus 2026 lalu.
Seluruh hasil temuan langsung di lapangan nantinya akan disandingkan untuk menguji validitas jawaban serta menilai kesiapan ekosistem perlindungan konsumen di Tanah Air.
"Kemudian Maret, Bu Fili bareng saya presentasi nanti di Paris untuk menjawab berbagai concern," ujar Dicky merujuk pada agenda pemaparan bersama Deputi Gubernur BI di markas besar OECD tahun depan.
Hasil akhir dari rangkaian evaluasi mendalam terhadap standar perlindungan konsumen Indonesia tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada penghujung tahun depan.
"Nanti November tahun depan diumumkan apakah pelindungan konsumen kita memadai," katanya.
Dicky menegaskan bahwa proses penilaian bertaraf internasional ini harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola perlindungan masyarakat, terlebih di tengah akselerasi layanan keuangan digital yang semakin cepat dan kompleks.
Menurutnya, sumber risiko transaksi saat ini tidak lagi berdiri sendiri pada satu institusi keuangan, melainkan saling terhubung dalam rantai ekosistem yang melibatkan perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga berbagai pihak ketiga lainnya.