- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan batas akhir pengumuman UMP 2027 pada 21 November 2026 di Jakarta.
- Pemerintah daerah wajib menghitung upah berdasarkan tiga variabel utama sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
- Kemnaker telah mendistribusikan panduan data makroekonomi dan estimasi kebutuhan hidup layak kepada seluruh pimpinan daerah.
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menetapkan tenggat waktu bagi seluruh kepala daerah untuk memublikasikan struktur Upah Minimum tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menginstruksikan agar pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan selambat-lambatnya pada 21 November 2026.
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," tegas Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Guna memastikan seluruh tahapan perumusan berjalan sesuai jadwal, Kemnaker telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Koordinasi intensif dan sosialisasi telah dilakukan secara berjenjang kepada para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Kemnaker juga telah merampungkan distribusi panduan pengupahan ke tingkat daerah. Yassierli memastikan bahwa Surat Edaran (SE) yang memuat kompilasi data kondisi ekonomi makro dan ketenagakerjaan telah dikirimkan kepada seluruh pimpinan daerah.
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu," tambahnya.
Landasan Hukum dan Formula Baru Pengupahan 2027
Dalam perumusan angka pengupahan tahun depan, pemerintah daerah wajib merujuk pada regulasi terbaru, yakni Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Berdasarkan beleid tersebut, kalkulasi upah minimum tidak lagi tunggal, melainkan bertumpu pada tiga variabel krusial: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan dinamika ketenagakerjaan daerah.
Secara matematis, formula pembentukan UMP dan UMK akan mengombinasikan indikator pertumbuhan ekonomi riil, laju inflasi, serta penerapan indeks tertentu (alfa) yang ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk menopang objektivitas dan akurasi penghitungan di tingkat daerah, Kemnaker saat ini tengah menyusun estimasi KHL. Standar acuan ini diformulasikan menggunakan basis data konsumsi rumah tangga yang ditarik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL tersebut dibedah menjadi empat pilar pengeluaran utama, yang mencakup biaya konsumsi makanan, pemenuhan kebutuhan pokok non-makanan, akses kesehatan dan pendidikan, serta kelayakan tempat tinggal. Agar rumusan lebih presisi menyentuh level akar rumput, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga diklasifikasikan menggunakan pendekatan klasterisasi yang berbasis pada 11 parameter karakteristik daerah.
Sebagai langkah pamungkas, Menaker Yassierli meminta seluruh Dewan Pengupahan Daerah untuk menggunakan data estimasi KHL tersebut sebagai landasan analisis. Ia sangat menekankan pentingnya ruang dialog sosial yang terbuka dan setara guna mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan—baik dari sisi serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha—di masing-masing wilayah sebelum palu keputusan diketuk.