- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
- Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan usulan tersebut dalam konferensi pers virtual pada hari Senin tanggal 16 November 2026.
- Kebijakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut bertujuan mendongkrak daya beli pekerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Usulan tersebut dinilai dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan PTKP akan memberikan tambahan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"KSPI dan Partai Buruh dari 2025 di hadapan Presiden acara May Day di Monas, silakan teman-teman periksa lagi jejak digital, sudah mengusulkan dari awal PTKP itu yang sekarang Rp4,5 juta, sebisa dinaikkan menjadi Rp7,5 juta," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
![Para pekerja beraktivitas saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (10/8/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/10/40533-ilustrasi-pekerja-ilustrasi-jam-pulang-kerja.jpg)
Dia menjelaskan, kenaikan PTKP tersebut akan memberikan selisih penghasilan sebesar Rp3 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak bagi pekerja. Tambahan pendapatan tersebut diharapkan digunakan untuk berbelanja sehingga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Alasannya sederhana, selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu kan Rp3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik dong," ujarnya.
Said menilai peningkatan konsumsi pekerja tidak hanya menguntungkan kelompok buruh, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan sehari-hari.
Dia menyebut para pekerja informal lainnya berpotensi memperoleh tambahan pendapatan ketika konsumsi rumah tangga meningkat.
"Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal karena buruh belanja. Toko-toko baju. Itu tujuannya, menaikkan ini menaikkan daya beli," kata Said.
Selain meningkatkan daya beli, Said menilai kenaikan PTKP lebih memberikan kepastian dibandingkan kebijakan subsidi pajak penghasilan pekerja yang memiliki jangka waktu tertentu.
Dia menyinggung rencana pemerintah memberikan subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan sampai Rp10 juta pada 2027.
"Nah, kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi, yang benar itu bukan subsidi PTKP," ucapnya.
Menurut Said, kenaikan PTKP memang berpotensi mengurangi penerimaan PPh Pasal 21. Namun, pemerintah juga berpeluang memperoleh penerimaan dari pajak konsumsi apabila tambahan penghasilan pekerja dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa.
"Coba ingat tadi saya bilang, kalau misal ada selisih Rp3 juta, Rp7,5 juta PTKP-nya per bulan. Itu kan belanja, belanja itu apa? PPN. PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun. Tapi kan dia keluar kantong kiri, masuk kantong kanan," pungkasnya.