- Kementerian ESDM menetapkan perairan Taman Nasional Ujung Kulon masuk Wilayah Usaha Pertambangan sejak tahun 2017 hingga 2026.
- Berdasarkan data Balai Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2025, perairan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan konservasi.
- Isu pertambangan ini mencuat setelah wacana pemindahan Badak Jawa disampaikan dalam konferensi iklim PBB di Turki.
Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara diam-diam telah menetapkan Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan ini dilakukan ESDM melalui aturan Keputusan Menteri (Kepmen) soal WUP mulai dari tahun 2017.
Dalam penelusuran Suara.com, perairan ujung kulon awalnya tidak masuk dalam peta WUP berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Namun, status tersebut berubah pada 2017. Melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali yang berlaku sejak 13 Oktober 2017, kawasan perairan sekitar TNUK mulai masuk dalam kategori WUP.
Dalam peta lampiran aturan tersebut, wilayah perairan di sekitar taman nasional ditandai sebagai WUP. Sementara itu, kawasan daratan TNUK sendiri tidak dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan.

Penetapan serupa kemudian kembali tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 April 2022.
Peta lampiran aturan tersebut juga menunjukkan perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP, sedangkan kawasan taman nasional tetap berada di luar wilayah pertambangan.
Penetapan tersebut berubah setelah keluarnya Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran beleid terbaru itu, kawasan perairan sekitar TNUK masih ditandai dengan warna krem yang menunjukkan WUP. Adapun kawasan TNUK ditandai dengan warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan.
Perairan Ujung Kulon Juga Masuk Wilayah Konservasi
Meski tercantum sebagai WUP dalam peta ESDM, kawasan perairan di sekitar TNUK juga menjadi bagian dari wilayah pengelolaan taman nasional untuk kepentingan konservasi.
Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, cakupan pengelolaan taman nasional tidak hanya meliputi kawasan daratan, tetapi juga wilayah perairan di sekitarnya.
Dalam Peta Wilayah Kerja Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2025, luas kawasan TNUK tercatat mencapai 105.694,46 hektare.
Luasan tersebut terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Wilayah perairan itu mencakup kawasan di sekitar Semenanjung Ujung Kulon serta sejumlah pulau di sekitarnya, seperti Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Pulau Handeuleum.
Dalam peta pengelolaan ujung kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, kawasan perairan ditandai dengan warna biru.
Berawal dari Pemindahan Badak Jawa
![Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin, Kamis (29/10/2026). [Screenshot YouTube Kadin Indonesia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/29/70013-utusan-khusus-presiden-ri-bidang-iklim-dan-energi-hashim-djojohadikusumo.jpg)
Hebohnya isu potensi pertambangan di wilayah Ujung Kulon ini setelah adanya wacana pemindahan Badak Jawa di wilayah tesebut. Gagasan pemindahan Badak Jawa disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.
Hashim menyoroti kerawanan TNUK terhadap gempa bumi, tsunami, serta aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Selain untuk mengantisipasi ancaman bencana, pemindahan itu juga dimaksudkan membangun populasi cadangan (second habitat) agar Badak Jawa memiliki habitat alternatif di luar Ujung Kulon.