- Pemerintah Indonesia akan menandatangani pembaruan MoU ASEAN Power Grid di Manila pada November 2026.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan regulasi domestik telah rampung sebelum Indonesia bergabung dalam perdagangan listrik regional.
- DPR RI meminta pemerintah memperkuat infrastruktur nasional serta memastikan manfaat ekonomi nyata bagi daerah perbatasan.
Suara.com - Pemerintah dipastikan akan menandatangani nota kesepahaman yang diperbarui atau Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG) dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.
Penandatanganan tersebut menandai kesepakatan Indonesia untuk menjalankan kerja sama perdagangan listrik lintas negara
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, turut memberikan catatan terkait kerja sama sektor energi tersebut.
Ia meminta perdagangan listrik dilakukan dengan memastikan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional terlebih dahulu.
"Karena itu, kerja sama ASEAN Power Grid harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia, bukan sekadar membuka perdagangan listrik antarnegara. Kepentingan masyarakat dan industri nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama," ujar Yulisman dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (17/11/2026).
Yulisman menegaskan, pemerintah dan PLN wajib memastikan kecukupan pasokan, keandalan jaringan transmisi, serta pemerataan akses listrik, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan layanan.

Menurutnya, kerja sama regional tidak boleh mengurangi kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik domestik.
Tak kalah penting, perlunya memaksimalkan potensi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik darat maupun laut seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
Wilayah tersebut dinilai strategis untuk membangun infrastruktur energi, pembangkit, hingga kawasan industri hijau.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah harus memastikan daerah perbatasan tidak sekadar menjadi jalur lintas listrik, tetapi juga menikmati dampak ekonomi berupa lapangan kerja dan tumbuhnya industri lokal.
"ASEAN Power Grid perlu memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, termasuk bagi masyarakat di daerah perbatasan. Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar kerja sama ini memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Yulisman.
Setelah sempat menahan diri untuk bergabung dalam kerja sama tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan meneken MoU on ASEAN Power Grid.
Bahlil mengaku kini pemerintah telah merampungkan penataan regulasi domestik sebelum resmi bergabung dalam interkoneksi jaringan listrik kawasan tersebut.
Namun, Bahlil tetap mengingatkan kerja sama yang saling menguntungkan antar negara.
"Kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil.
Adapun ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030 untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota.
![Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/10/21592-ketua-umum-partai-golkar-bahlil-lahadalia.jpg)
Setelah MoU berlaku, pelaksanaannya akan dijalankan melalui sejumlah gugus tugas (task force) di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).