- Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan mengalihkan dana cadangan pesangon ke lembaga negara mulai Oktober 2027.
- Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 untuk menjamin hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
- Pemerintah memberlakukan sanksi administratif berjenjang bagi perusahaan yang abai dan mengecualikan sektor usaha mikro serta kecil.
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa skema pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) yang disisihkan oleh kalangan dunia usaha akan dialihkan sepenuhnya kepada lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara.
Kebijakan baru yang dirancang untuk memperkuat jaring pengaman bagi para pekerja di berbagai pusat industri dan kota besar Indonesia ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada Oktober 2027. Kendati masa pemberlakuannya masih menyisakan waktu persiapan, pihak kementerian meminta seluruh perusahaan untuk mulai bersiap sejak sekarang.
Pemberlakuan tata kelola baru ini merupakan tindak lanjut langsung dari terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Melalui payung hukum tersebut, seluruh dana pesangon milik pekerja tidak lagi tersebar di masing-masing internal korporasi, melainkan akan dihimpun dan dikelola secara terpusat di bawah naungan lembaga pengelola DCP yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan bahwa kewajiban penyerahan dana tersebut bersifat mutlak bagi seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi.
"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026).
Ketentuan Tertulis dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Secara yuridis, mandat mengenai penyediaan sekaligus tata kelola dana pesangon ini mulai dijabarkan secara eksplisit pada Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Beleid tersebut mengikat setiap pemberi kerja untuk menyiapkan alokasi dana khusus guna mengantisipasi pemenuhan hak karyawan apabila sewaktu-waktu terjadi pengakhiran hubungan kerja.
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja." tulis pasal 253.
Lebih lanjut, dalam ayat penjelasan undang-undang tersebut diuraikan bahwa pembentukan dana cadangan pesangon bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak finansial pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat alasan di luar memasuki usia pensiun, terutama bagi pekerja atau buruh yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Selain mengatur kewajiban penyediaan, Pasal 253 poin 3 juga mengunci otoritas pengelolaannya agar berada di tangan negara.
"Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah." tulis pasal 253 poin 3. Namun demikian, regulasi ini tetap memberikan ruang kelonggaran bagi pelaku usaha skala kecil. Pada poin 4 di pasal yang sama, undang-undang menegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan penyetoran dana cadangan pesangon dikecualikan bagi para pengusaha yang bergerak pada sektor usaha mikro dan kecil.
Di luar pengecualian bagi segmen usaha mikro dan kecil tersebut, pemerintah menyiapkan instrumen penegakan aturan yang ketat guna memastikan kepatuhan dunia usaha. Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon ini turut memuat pasal penindakan bagi korporasi yang abai atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
Merujuk pada poin 5 dalam ayat yang sama, pengusaha yang terbukti tidak menyediakan dana cadangan pesangon akan dijatuhi sanksi administratif secara berjenjang.
Bentuk sanksi tersebut meliputi pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian maupun seluruh kegiatan operasional usaha, hingga sanksi paling berat berupa pencabutan perizinan berusaha.
Menjawab pertanyaan kalangan dunia usaha mengenai nasib dana pesangon yang selama ini telah dikelola secara mandiri oleh perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) ataupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Indah Anggoro memberikan penjelasan terpisah.
Ia menerangkan bahwa mekanisme transisi dan teknis pengalihan dana yang sudah lebih dahulu ditempatkan di Dapen maupun DPLK masih menunggu penerbitan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Meskipun aturan teknisnya sedang disusun, Indah menggarisbawahi satu prinsip utama yang tidak dapat ditawar, yakni pengelolaan DCP ke depan tidak lagi diperbolehkan dilakukan secara terpisah oleh Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Pasalnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 secara tegas mengamanatkan agar seluruh pengelolaan dana tersebut terpusat pada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.
"Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi sebelum aturan ini resmi berlaku penuh pada Oktober 2027, Indah mengimbau seluruh jajaran manajemen perusahaan untuk segera melakukan inventarisasi dan pendataan internal secara rinci, mulai dari memverifikasi jumlah total pekerja hingga memetakan kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran pesangon.