Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dythia Novianty

Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB
Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?
Ilustrasi dana cadangan pesangon. (Shutterstock)
baca 10 detik
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan perusahaan selain usaha mikro dan kecil menyiapkan dana cadangan pesangon.
  • Pemerintah dijadwalkan menerbitkan Peraturan Pemerintah paling lambat 28 Oktober 2027 untuk mengatur teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
  • KSPI mengusulkan penggunaan perhitungan aktuaria serta pengelolaan dana melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus.

Suara.com - Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi mendapat perlindungan lebih kuat melalui kebijakan dana cadangan pesangon.

Lewat aturan baru, pengusaha diwajibkan menyiapkan dana khusus untuk membayar hak pekerja, sehingga pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, di balik harapan memberikan kepastian bagi pekerja, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai besaran iuran, mekanisme pengelolaan, hingga dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan.

Isu tersebut kembali menjadi perhatian pada Senin (16/11/2026), setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sejumlah usulan terkait penerapan dana cadangan pesangon.

Serikat buruh menilai skema ini bisa menjadi solusi atas persoalan lama: pekerja sudah memiliki hak pesangon berdasarkan aturan, tetapi belum tentu bisa menerimanya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Dana Cadangan Pesangon Diatur dalam UU, Perusahaan Wajib Menyiapkannya

Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal tersebut menyebut pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.

Dana ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, dengan pengecualian bagi pekerja yang memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Undang-undang juga mengatur dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah.

Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Artinya, kebijakan ini tidak membebankan kewajiban yang sama kepada seluruh skala usaha.

baca juga

Pemerintah masih harus menyusun aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah (PP). UU tersebut mengamanatkan peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.

Dengan demikian, rincian teknis seperti besaran iuran, tata cara pembayaran, dan mekanisme pengelolaan masih menunggu aturan turunan.

UU itu juga mencantumkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon.

Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Mengapa Dana Cadangan Pesangon Dibutuhkan?

Persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan semata-mata ketiadaan aturan. Formula dan ketentuan mengenai hak pekerja sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya kerap menemui hambatan ketika perusahaan melakukan PHK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pabrik Sepatu di Banten PHK Massal dan Pindah ke Jateng, UMR Jadi Alasan?

Pabrik Sepatu di Banten PHK Massal dan Pindah ke Jateng, UMR Jadi Alasan?

Bisnis | Senin, 26 Oktober 2026 | 20:18 WIB

Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi untuk Korban PHK 20242026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi untuk Korban PHK 20242026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Bisnis | Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:45 WIB

Isu PHK Massal Netflix, 800 Karyawan Mungkin Terdampak

Isu PHK Massal Netflix, 800 Karyawan Mungkin Terdampak

Bisnis | Minggu, 11 Oktober 2026 | 12:36 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Siapa yang Diuntungkan?

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Siapa yang Diuntungkan?

Bisnis | Kamis, 08 Oktober 2026 | 15:45 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Bikin Senang Buruh, PHK Massal Tak Akan Terjadi Lagi

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Bikin Senang Buruh, PHK Massal Tak Akan Terjadi Lagi

Bisnis | Rabu, 07 Oktober 2026 | 18:12 WIB

Cuti Panjang Kini Bisa Diambil Setelah 5 Tahun Kerja, Tapi Durasi Dipangkas

Cuti Panjang Kini Bisa Diambil Setelah 5 Tahun Kerja, Tapi Durasi Dipangkas

Bisnis | Rabu, 07 Oktober 2026 | 17:11 WIB

Terkini

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:30 WIB

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:24 WIB

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

×