- Warga Bali melakukan aksi protes di DPRD pada awal 2025 karena penghentian bus Trans Metro Dewata membuat ongkos perjalanan melonjak drastis.
- Gubernur Bali bersama kepala daerah lain akhirnya mengaktifkan kembali bus Trans Metro Dewata melalui skema gotong royong anggaran senilai Rp49,7 miliar pada April 2025.
- Kementerian Perhubungan terus mengandalkan subsidi transportasi perintis darat, laut, dan udara secara nasional untuk melayani belasan juta penumpang sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Suara.com - Tanpa bus bersubsidi, ongkos Ubud–Sanur melonjak dari Rp8.000 menjadi Rp200.000-an sekali jalan, dan warga Bali turun ke jalan untuk merebut kembali layanan itu. Dari bus perkotaan hingga kapal perintis dan jembatan udara, data 2025–2026 memperlihatkan besarnya nilai layanan inklusif dan terjangkau yang dirangkai Kementerian Perhubungan, sekaligus pekerjaan rumah untuk menjaganya.
Bagi sebagian warga Bali, bus Trans Metro Dewata (TMD) bukan sekadar moda perjalanan, melainkan penentu hitungan dapur.
"Kami biasa bayar Rp 8 ribu naik TMD dari Ubud ke Sanur," kata Putu, salah satu warga di sela-sela aksi ratusan mahasiswa dan pengguna layanan di DPRD Bali. Dua bulan tanpa bus bersubsidi itu, ia merasakan sendiri selisihnya.
"Sekarang mau tidak mau harus bayar ojol, bisa sampai Rp 200 ribu," ujarnya, lalu menambahkan, "Dan tidak hanya sekali jalan."
Nominal itu tentu bukan angka yang kecil, ongkos ojek daring itu setara 22 sampai 31 kali lipat tarif bus bersubsidi. TMD beroperasi sejak 2020 sebagai bagian program Buy The Service (BTS), skema stimulus Kementerian Perhubungan yang membuat warga cukup membayar tarif murah.
Ketika masa stimulus pusat berakhir dan layanan berhenti pada awal 17 Januari 2025, warga, mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga eks sopir berdatangan ke DPRD Bali. Protes itu adalah bukti paling gamblang bahwa kebutuhan atas layanan transportasi terjangkau benar-benar nyata.
Pembelaan warga itu berbuah manis. Pada 18 April 2025, Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan skema gotong royong senilai Rp49,7 miliar dari APBD Pemerintah Provinsi Bali bersama Denpasar, Badung, dan Gianyar, nilai ii tentu lebih kecil dari dana pusat sebelumnya yang sekitar Rp80 miliar.
Meski begitu, 'dana minimalis' itu bisa membuat 75 bus TMD kembali beroperasi di 6 koridor. Cerita dari Pulau Dewata ini memperlihatkan dua hal sekaligus: betapa besar nilai layanan yang dirintis Kemenhub, dan betapa layanan itu kini bisa berjalan dengan penjagaan kolaboratif pemerintah pusat dan daerah.
Hemat Separuh Ongkos, Bukti Terukur dari Banjarmasin
Nilai yang diperjuangkan warga Bali itu terukur lebih rapi di kota lain. Survei akhir 2024 terhadap 290 responden pengguna Trans Banjarbakula di Banjarmasin, mencatat penghematan biaya transportasi rata-rata sekitar 50 persen, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.
Tarif berlapis semacam ini adalah wujud paling sederhana dari layanan inklusif bagi kelompok yang paling rentan.
"Mereka butuh dan ingin Kalimantan Selatan seperti Jakarta, punya transportasi umum yang memadai," kata Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi yang juga mencatat komitmen Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam menyediakan angkutan publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Keterjangkauan serupa dipertaruhkan jauh dari kota, di perairan timur Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, empat kapal perintis berpangkalan di Kupang, dua di antaranya Sabuk Nusantara 90 dan 79 yang dioperasikan Pelni, menyinggahi pulau-pulau Flores, Alor, Sumba, Timor, Sawu, hingga Rote dengan perjalanan pulang-pergi 11–12 hari.
Tanpa adanya subsidi dari anggaran, sebut peneliti Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas, tentu sulit bagi warga NTT untuk mengakses transportasi kapal komersial.
Memahami bahwa jalur laut adalah urat nadi mobilitas warga, negara hadir dengan terus menjadikan subsidi transportasi sebagai prioritas. Hal ini terlihat dari anggaran subsidi angkutan umum Kemenhub pada 2024 mencapai Rp4,39 triliun, dengan Rp1,95 triliun di antaranya untuk angkutan laut. Komitmen itu berlanjut pada 2026, di mana jaringan laut perintis dipertahankan sebanyak 107 trayek yang menyinggahi 486 pelabuhan di 184 kabupaten/kota.
Jembatan Udara Papua hingga 13,5 Juta Penumpang Perintis
Jangkauan subsidi juga menembus pegunungan provinsi di ujung Indonesia melalui program jembatan udara. Pada 2026, program ini jadi landasan kehadiran negara melalui pelayanan 47 rute di Papua.
Dalam menjalankan tugas ini, Kemenhub menggandeng operator untuk rute Timika–Wamena dengan potongan ongkos angkut bahan pokok 50 persen, sementara hasil bumi yang dibawa turun dari pegunungan disubsidi penuh alias gratis.
Di darat, trayek angkutan jalan perintis bertambah dari 309 pada 2025 menjadi 313 pada 2026 dengan alokasi Rp161,2 miliar, dan enam KA perintis melayani wilayah dari Aceh hingga Sulawesi Selatan.
Secara keseluruhan, Menhub Dudy Purwagandhi menyebut angkutan perintis semua moda mengangkut 13.543.851 penumpang sepanjang 2025 hingga 2026 berjalan.
Untuk angkutan barang, tol laut pada semester I 2026 mencatat 557 pelayaran ke 100 pelabuhan dengan muatan berangkat sekitar 21.762 TEUs dan muatan balik 6.660 TEUs;.Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengklaim kapal-kapal logistik penopangnya menekan disparitas harga 5 hingga 45 persen.
Seluruh layanan itu menegaskan komitmen negara menyediakan kemudahan akses bagi rakyat di tengah efisiensi pada awal 2025 saat pagu Kemenhub terpangkas dari Rp31,45 triliun menjadi Rp17,72 triliun, sebelum akhirnyaa DPR pada 8 Mei 2025 menyetujui pemulihan menjadi Rp26,29 triliun dengan tambahan yang diprioritaskan untuk subsidi dan kewajiban pelayanan publik (PSO). Pada Juli 2026, Menhub kembali mengajukan tambahan Rp2,3 triliun khusus transportasi perintis, tanda keberpihakan yang sekaligus menjadi pengakuan bahwa ruang fiskal belum memadai.
Namun, besarnya alokasi dana subsidi dan keterjangkauan tarif belum cukup jika tidak dibarengi dengan jaminan keamanan bagi nyawa penumpang.
Pemeriksaan kelaikan (ramp check) angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menembus 112.104 pemeriksaan, jauh melampaui target awal 15.000 untuk momen Nataru 2026/2027. Sepanjang November 2026, Kemenhub sudah menyiapkan uji kelaiklautan 2.140 kapal, pemeriksaan pesawat di 20 bandara, serta pengecekan kesiapan 223 bandara.
Dari Ubud, Banjarmasin, Kupang, sampai Wamena, memiliki.benang merah yang sama, yakni aksesibilitas melalui transportasi yang aman, terkoneksi dan terjangkau mobilitas, pemerataan ekonomi, pemerataan akses antarwilayah hingga kebahagiaan warga.
Belasan juta penumpang perintis, ratusan pelabuhan singgah, tarif Rp2.000 bagi lansia dan penyandang disabilitas, jadi bukti sahih hadirnya rangkaian layanan negara.
Kini, pekerjaan rumahnya, bukan lagi membangun dari nol, melainkan menjaga dan memastikan subsidi tidak menjadi pos pertama yang dikorbankan, mematangkan serah terima pusat-daerah seperti yang dirintis Bali, mengisi muatan balik tol laut, dan menegakkan keselamatan agar tragedi Selat Bali tidak berulang. Rp8.000 yang dibayar warga adalah angka kecil yang menanggung makna besar, yaitu menghubungkan Indonesia baru benar-benar bermakna bila warga yang paling rentan sanggup membayar ongkosnya dan selamat sampai tujuan.
Dari dompet negara, subsidi tidak hanya terbatas memberi potongan harga tiket perjalanan. Melainkan penentu dapur warga tetap ngebul, dan produktif untuk generasi masa mendatang.