- Pemerintah menyediakan program BPJS Kesehatan PBI gratis bagi warga tidak mampu agar bisa berobat tanpa biaya.
- Warga yang belum terdaftar di DTKS tetap dapat mendaftar dengan melampirkan SKTM dan identitas diri yang sah.
- Pemohon harus melalui tahapan survei lapangan oleh Dinas Sosial sebelum status kepesertaan PBI mereka diaktifkan secara resmi.
Suara.com - Biaya berobat yang terus meningkat membuat kepemilikan jaminan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu kerap membuat sebagian warga kesulitan menyisihkan penghasilan untuk membayar iuran kepesertaan mandiri setiap bulan.
Untuk menjamin hak dasar kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyediakan skema BPJS Kesehatan gratis melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam skema ini, seluruh kewajiban iuran bulanan peserta dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan.
Dengan status kepesertaan aktif, warga berhak mendapatkan pelayanan medis tanpa dipungut biaya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.
Banyak warga mengira bantuan iuran ini hanya bisa diakses oleh mereka yang sejak awal namanya sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Padahal, masyarakat yang belum terdaftar di DTKS tetap memiliki jalur resmi untuk mengajukan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI gratis dengan melampirkan bukti kondisi ekonomi dari wilayah domisili setempat.
Sebelum memulai pengurusan, pemohon perlu memastikan bahwa dirinya atau anggota keluarga yang didaftarkan masuk dalam kategori kelompok sasaran yang ditetapkan pemerintah, meliputi:
- Masyarakat miskin dan keluarga tidak mampu secara ekonomi.
- Anak terlantar yang tidak memiliki orang tua maupun pengasuh dengan kemampuan finansial memadai.
- Warga lanjut usia (lansia) terlantar yang hidup sebatang kara tanpa sumber penghasilan tetap.
- Penyandang disabilitas terlantar yang tidak memiliki dukungan keluarga maupun pekerjaan, namun membutuhkan penanganan medis secara rutin.
- Korban bencana alam maupun bencana sosial yang kehilangan mata pencaharian sehingga membutuhkan perlindungan kesehatan sementara.
Syarat Umum dan Berkas Pengganti DTKS yang Wajib Disiapkan
Bagi masyarakat yang namanya belum tercantum di dalam basis data DTKS Kemensos, kunci utama pengajuan terletak pada kelengkapan dokumen keterangan ekonomi dari tingkat lingkungan hingga kelurahan.
Secara administratif, calon peserta wajib memenuhi kriteria umum sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili resmi di wilayah Indonesia, tergolong tidak mampu secara ekonomi, serta belum terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri—atau pernah terdaftar sebagai peserta mandiri namun menunggak pembayaran dan terbukti tidak sanggup melunasinya.
Adapun rincian dokumen fisik dan data pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon jalur non-DTKS meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli beserta salinan fotokopinya.
- Kartu Keluarga (KK) asli beserta salinan fotokopinya.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan secara resmi oleh pihak kelurahan atau desa setempat sebagai dokumen penguat karena belum terdaftar di DTKS.
- Formulir permohonan pendaftaran BPJS PBI yang dapat diperoleh langsung di kantor kelurahan atau kantor Dinas Sosial (Dinsos).
- Nomor telepon seluler yang aktif untuk keperluan verifikasi petugas serta pengiriman notifikasi status kepesertaan.
Tahapan Daftar BPJS Kesehatan PBI Gratis Jika Belum Masuk DTKS
Karena data pemohon belum terekam dalam sistem pusat Kementerian Sosial, proses pendaftaran memerlukan tahapan validasi berjenjang dari tingkat lingkungan hingga survei lapangan. Berikut adalah urutan prosedur yang harus ditempuh:
Mengurus Surat Pengantar RT/RW dan SKTM di Kelurahan: Langkah pertama adalah mendatangi pengurus RT dan RW setempat untuk meminta surat pengantar sesuai domisili. Setelah surat pengantar dikantongi, bawa berkas tersebut bersama KTP dan KK ke kantor kelurahan atau desa guna mengajukan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Menyerahkan Berkas Pengajuan ke Dinas Sosial: Setelah SKTM resmi diterbitkan oleh kelurahan atau desa, bawa seluruh kelengkapan dokumen berupa SKTM, e-KTP asli dan fotokopi, KK asli dan fotokopi, serta formulir permohonan PBI ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten atau kota setempat.
Menjalani Proses Survei Lapangan oleh Petugas: Berkas yang masuk ke Dinas Sosial tidak langsung disetujui begitu saja. Petugas kesejahteraan sosial akan menjadwalkan kunjungan atau survei langsung ke rumah pemohon guna memverifikasi kondisi riil ekonomi dan kelayakan calon peserta di lapangan.
Pencatatan Nama ke dalam Basis Data DTKS: Apabila berdasarkan hasil survei lapangan pemohon dinyatakan memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu, petugas akan memproses pengusulan nama pemohon agar resmi masuk ke dalam sistem DTKS Kementerian Sosial.
Pengusulan Kepesertaan PBI dan Aktivasi Kartu: Setelah identitas pemohon resmi tercatat di dalam DTKS, data tersebut akan diteruskan untuk pengajuan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Begitu pengajuan disetujui oleh Kementerian Sosial, sistem BPJS Kesehatan akan mengaktifkan status kartu peserta secara otomatis dan mengirimkan pemberitahuan ke nomor ponsel pemohon.
Agar proses pengajuan BPJS Kesehatan PBI jalur non-DTKS berjalan lancar dan disetujui tanpa kendala administratif, pemohon perlu memperhatikan beberapa langkah penting berikut:
Pastikan seluruh dokumen persyaratan—baik berkas asli, salinan fotokopi, maupun surat pengantar resmi dari RT/RW—sudah lengkap sebelum mendatangi kantor kelurahan dan Dinas Sosial.
Sampaikan permohonan secara aktif kepada petugas kelurahan atau desa agar nama dan data keluarga Anda turut dimasukkan ke dalam daftar usulan pemutakhiran data DTKS melalui musyawarah desa atau kelurahan.
Bersikaplah terbuka, kooperatif, dan memberikan keterangan yang jujur sesuai fakta kondisi ekonomi sehari-hari saat petugas Dinas Sosial melakukan survei verifikasi ke rumah.
Ikuti seluruh tahapan birokrasi secara berurutan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga Dinas Sosial tanpa melompati prosedur yang telah ditetapkan.
Perhatikan jadwal pengajuan kolektif di wilayah masing-masing, karena sebagian pemerintah daerah memberlakukan tenggat waktu pengumpulan berkas usulan setiap bulannya sebelum dikirimkan ke Kementerian Sosial.