- Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada 17 pelaku manipulasi perdagangan saham di Jakarta pada November 2026.
- Hukuman tersebut diberikan atas kasus rekayasa perdagangan efek emiten HOMI, SAMF, dan SMDM dengan durasi lima hingga sepuluh tahun.
- Pelaku diwajibkan mengembalikan keuntungan tidak sah senilai Rp23,77 miliar dan 16 rekening efek terkait resmi ditutup.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik manipulasi perdagangan atau yang kerap dikenal sebagai "goreng saham" di bursa domestik.
Regulator resmi memasukkan 17 orang pelaku ke dalam daftar larangan berkegiatan (blacklist) di seluruh sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) dengan durasi sanksi berkisar antara 5 hingga 10 tahun.
Penjatuhan sanksi berat tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum atas tiga perkara manipulasi perdagangan efek yang melibatkan saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF), serta salah satu emiten terafiliasi Grup Sinarmas, yakni PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM).
Melalui siaran pers Nomor SP 237/DKPU/OJK/XI/2026 yang diterbitkan di Jakarta pada Sabtu (21/11/2026), OJK menegaskan bahwa praktik perdagangan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan atas aktivitas transaksi saham tidak dapat ditoleransi.
Tindakan manipulatif semacam itu dinilai merusak mekanisme pembentukan harga pasar yang wajar sekaligus menggerus tingkat kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.
Tidak hanya membatasi ruang gerak para pelaku di industri jasa keuangan, OJK juga menjatuhkan sanksi finansial berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah (disgorgement) dengan total nilai mencapai Rp23,77 miliar dari ketiga kasus tersebut, disertai perintah penutupan terhadap 16 rekening efek yang digunakan dalam bertransaksi.
Kasus Saham HOMI: Tiga Pelaku Dilarang Berkegiatan 10 Tahun
Pada perkara pertama, OJK membongkar praktik manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) yang berlangsung selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggerakkan pola transaksi semu yang melibatkan 15 rekening efek dan meraup keuntungan tidak sah yang kini diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp6,89 miliar.
Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 10 tahun penuh kepada tiga individu, yakni:
- Teddi Budiman: Menjabat sebagai Direktur PT Sakti Maju Berdikari sekaligus pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
- Hermanto: Pihak yang terbukti memiliki akses kendali atas rekening bank milik PT Sakti Maju Berdikari.
- Indra S: Adik kandung dari Hermanto yang turut terlibat dalam rangkaian transaksi.
Larangan selama satu dekade bagi ketiganya mencakup larangan total untuk beraktivitas di sektor PMDK, termasuk dilarang menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan efek mana pun.
Perkara kedua menyasar praktik perdagangan tidak wajar pada saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF) yang terjadi pada rentang waktu 4 hingga 19 Mei 2021.
Hasil pemeriksaan otoritas menemukan bahwa seluruh transaksi terpusat di alamat fisik yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital, serta dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran pasar yang sesungguhnya.
Dari skema manipulasi saham SAMF ini, OJK mewajibkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp12,55 miliar. Adapun lima individu yang dijatuhi sanksi daftar hitam dalam kasus ini meliputi:
- Ir. JK Kristiyono: Dikenakan larangan berkegiatan selama 5 tahun.
- Andre Parlindungan: Dikenakan larangan berkegiatan selama 5 tahun.
- Rudi Riang Hepat: Dikenakan larangan berkegiatan selama 5 tahun.
- Muhamad Yusuf Riang Hepat: Dikenakan larangan berkegiatan selama 5 tahun.
- Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat: Dijatuhi sanksi larangan berkegiatan paling lama, yakni 10 tahun.
Selain menyasar pelaku perorangan, OJK turut menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5 tahun terhadap entitas korporasi PT Surapon Berkah Makmur yang terbukti berkaitan langsung dengan kasus manipulasi saham SAMF tersebut.
Sembilan Nama Terjerat Kasus Saham SMDM Emiten Grup Sinarmas
Sementara itu, kasus ketiga berkaitan dengan rekayasa perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM), emiten properti yang tergabung dalam Grup Sinarmas.
Praktik manipulasi pada saham SMDM terdeteksi berlangsung pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022, dengan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp4,32 miliar.
Dalam kasus ini, OJK memasukkan sembilan nama pelaku ke dalam daftar hitam dengan masa larangan berkegiatan di sektor PMDK masing-masing selama 5 tahun, yaitu:
- Aldo Pratama Purnomo (larangan 5 tahun)
- Noval Diansyah (larangan 5 tahun)
- Johan (larangan 5 tahun)
- Riki Gustanto (larangan 5 tahun)
- Herjohan (larangan 5 tahun)
- Santi (larangan 5 tahun)
- Rudi Thamrin (larangan 5 tahun)
- Ananda Mauludin (larangan 5 tahun)
- Helin Liu (larangan 5 tahun)
Komitmen OJK Perkuat Integritas Pasar dan Perlindungan Investor
OJK menekankan bahwa pendekatan penegakan hukum di sektor pasar modal kini dijalankan secara komprehensif agar mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan keuangan.
"Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas OJK dalam siaran pers tersebut.