Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal polemik Piala Dunia U-20 2023. Seperti diketahui, undian babak fase grup Piala Dunia U-20 2023 dibatalkan oleh pihak FIFA.
Undian babak fase grup Piala Dunia U-20 2023 seharusnya akan berlangsung pada 31 Maret 2023. Namun menurut keterangan dari pihak PSSI kemarin, FIFA membatalkannya dilatarbelakangi masalah keamanan.
Seperti diketahui dalam beberapa pekan terakhir, muncul gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023.
Penolakan tidak hanya dilalukan sejumlah elemen masyarakat, namun juga para pejabat seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Penundaan undian babak fase grup Piala Dunia U-20 2023 kemudian memunculkan gosip bahwa Indonesia juga bisa batal menjadi tuan rumah.
Di tengah ketidakjelasaan soal Piala Dunia U-20 2023, Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal penolakan terhadap Israel.
Dalam cuitan di akun TWitter miliknya, @mohmahfudmd, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah berdiplomasi dengan Israel selama mereka tak pernah akui Palestina.
Namun di sisi lain kata Mahfud MD, Indonesia juga berusaha aktif sebagai anggota FIFA. Karenanya kata Mahfud, saat ini pemerintah tengah mencari penyesaian dari hal tersebut.
"Yg benar, Indonesia takkan berdiplomasi dgn Israel selama Israel tak akui Palestina. Israel adl imprialis,"
"Tp Indonesia berusaha aktif di FIFA. Indonesia kini sdg mencari penyelesaian dari dua prinsip tsb, yakni, Indonesia tdk terima Israel tp ikut aktif di FIFA. Msh trs diolah," cuit Mahfud MD.
Sebelumnya, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan, PSSI akan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keputusan FIFA tersebut.
“Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepakbola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepakbola Indonesia dari dunia,” ujarnya.
PSSI, kata Arya, memahami sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dan dengan Kemenpora sebagai Inafoc atau penanggung jawab pelaksana Indonesia.
“Ketua umum juga akan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama untuk mencari solusi untuk semua ini baik secara diplomasi maupun politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepakbola Indonesia yang kita cintai,” kata Arya.
