Ini Alasan Kemenpora Membekukan PSSI

Suara.com - Asisten Deputi Pendidikan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) H Sukarno mengatakan PSSI dibekukan pemerintah melalui Menpora karena organisasi persepakbolaan nasional tersebut tidak mematuhi peraturan olahraga nasional.

"Menpora membekukan kegiataan PSSI, setelah tiga kali memberikan surat teguran kepada pengelola PSSI yang dinilai telah melanggar peraturan olah raga," ungkap Sukarno di Kendari, Senin (29/6).

Menurut dia, dalam surat teguran yang disampaikan kepada pengelola PSSI, Menpora meminta agar PSSI segera melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selain itu, Menpora juga meminta pengelola PSSI untuk melengkapi organisasi tersebut dengan legalitas berupa akta notaris pendirian organisasi.

"Pelanggaran PSSI berupa ketiadaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta kepemilikkan akta notaris, hanya sebagian pelanggaran dari pengelola PSSI yang tidak diketahui oleh publik," katanya.

Selain pelanggaran tersebut kata dia, PSSI yang mengelola ISL juga tidak pernah membayar pajak pendapatan kepada negara.

Padahal ujarnya, dalam mengelola ISL, PSSI memperoleh pendapatan karena pengelolaan ISL menerapkan manajemen bisnis.

"Sebagai pengelola manajemen bisnis yang menerima dukungan dana dari sponsor, PSSI seharusnya membayar pajak pendapatan kepada negara," ujarnya.

Ia mengakui, pascapembekuan kegiatan PSSI, banyak pihak yang menuding bahwa pemerintah terlalu campur tangan dengan urusan PSSI.

Padahal, lanjutnya, pemerintah ikut campur tangan karena PSSI sendiri banyak menggunakan fasilitas pemerintah seperti lapangan bola atau kantor PSSI.

"Lapangan yang digunakan untuk main bola, lapangan bola milik pemerintah. Demikian pula dengan gedung kantor yang dipakai PSSI, gedung milik pemerintah," kata Sukarno.

Lalu ujarnya, di mana salahnya kalau pemerintah ikut campur tangan urusan PSSI.

"Kalau PSSI tidak mau diintervensi oleh pemerintah, ya harus mandiri. PSSI harus melengkapi organisasi dengan AD/ART dan legalistas organisasi serta melengkapi kepemilikan sarana olahraga," tukasnya. (Antara)