Menpora Bantah Komunikasi PSSI dan Jajaran Pelatih Timnas Bermasalah

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, menampik komunikasi anatara PSSI dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia tak berjalan mulus. Dia mengklaim semuanya baik-baik saja.

Pernyataan Zainudin Amali merupakan respons dari kritikan yang dilontarkan pelatih fisik Timnas Indonesia, Lee Jae-hong terhadap stakeholders sepakbola Tanah Air.

Meski tak menyinggung langsung PSSI, Lee lewat unggahan di Instagram pada 31 Januari lalu, terkesan menuding federasi sepakbola Indonesia tak cakap dalam menjalin komunikasi dengan dirinya dan staf pelatih lain.

Salah satu kritik yang dia sampaikan adalah terkait tidak adanya komunikasi kapan pemusatan latihan nasional (Pelatnas) Timnas Indonesia akan kembali digelar. Selain itu, ia juga menyinggung kompetisi yang tak kunjung bergulir sampai dengan saat ini.

Terkait kritikan tersebut, Menpora Zainudin Amali menanggapinya dengan santai. Secara tak langsung, dia lebih memilih pendapat Shin Tae-yong selaku pelatih kepala.

Menteri asal Gorontalo itu menyebut komunikasi Shin Tae-yong dengan PSSI berjalan baik. Ini terbukti dari hasil roadmap Timnas Indonesia U-23 dan U-19 yang dibuat pelatih asal Korea Selatan itu bersama PSSI serta Direktur Teknik Indra Sjafri.

"Kalau tim pelatih itu, kan ada head coach yaitu Shin Tae-yong. Dia komunikasinya nggak ada masalah," kata Amali menjawab pertanyaan awak media saat jumpa pers virtual, Selasa (2/2/2021).

"Bahkan pembuatan roadmap itu Shin Tae-yong yang membuatnya bersama-sama direktur teknik dan teman-teman dari PSSI. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah soal komunikasi."

"Yang penting, kan pelatih kepalanya, Shin Tae-yong. Jadi menurut saya aman nggak ada masalah soal itu," tambah politisi partai Golkar tersebut.

Akibat unggahan Lee tersebut, PSSI dalam waktu dekat berencana memanggilnya bersama Shin Tae-yong untuk meminta klarifikasi.

Adapun untuk rencana TC, Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan kumpul pada Februari 2021. Namun, ini belum pasti tergantung dari aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.