Jijik! Skandal AFC: Korupsi hingga Penghapusan Batasan Masa Jabatan Presiden

Suara.com - Konfederasi sepak bola Asia, AFC resmi menolak surat protes yang dikirimkan PSSI terkait hasil pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia.

Surat protes ini dilayangkan oleh pihak PSSI terkait dugaan ketidakadilan wasit Ahmed Al Kaf di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu.

Penolakan yang dilakukan AFC ini menurut manajer Timnas Indoensia, Sumardji sudah ditebak oleh pihak PSSI. Ditegaskan oleh Sumardji, bahwa langkah PSSI ini sebagai usaha untuk menyadarkan AFC.

"Sebenarnya sudah bisa ditebak jika surat protes itu akan ditolak, tapi yang penting PSSI sudah berusaha menyadarkan AFC," ucap Sumardji.

Apa yang disampaikan oleh Sumardji soal memyadarkan AFC ini menjadi menarik. Pasalnya, AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia memang punya rekam jejak buruk.

Saat AFC dipimpin oleh Mohammed bin Hammam dari Qatar muncul skandal memalukan yakni praktik korupsi. Skandal korupsi ini bahkan mendongkel Hammam dari jabatan yang sudah ia emban selama 8 tahun 301 hari tersebut.

Pada 2011, Bim Hammam sempat mengeluarkan manifesto saat kampanye pencalonan presiden FIFA. Dalam manifesto itu, ia mengatakan akan membuat FIFA menjadi lebih transparan dan sehat.

Manifesto dari Bin Hammam itu kemudian diprotes oleh salah satu petinggi AFC asal Cina, Zhang Jilong. Menurut Zhang, faktanya selama memimpin AFC, Bin Hammam gagal menciptakan lingkung sepak bola di Asia jadi lebih maju.

"Saya pikir lingkung sepak bola Asia tidak sehat. Kita perlu, katakanlah sebuah revolusi untuk bisa menciptakan lingkungan permainan yang adil dan sehat di wilayah Asia," kata Zhang seperti dilansir dari Reuters.

Faktanya di era kepemimpinan Hammam, sejumlah negara di Asia mengalami turbulensi sepak bola yang begitu parah. Di era itu, negara kuat seperti Korsel bahkan diguncang skandal pengaturan skor.

Sepak bola Korsel sempat diguncang skandal pengaturan skor. Kasus ini terungkap setelah salah satu pemain ditemukan tewas diduga bunuh diri di kamar hotel.

Korban meninggalkan catatan yang mengindikaskan adanya pengaturan skor di pertandingan K-League. Dari hasil penyelidikan, terungkap kasus ini menyeret 1000 pemain, pelatih, wasit hingga ofisial pertandingan.

Kasus pengaturan skor juga terjadi di Malaysia hingga Singapura. Sementara dualisme kepimpinan federasi terjadi di Indonesia, Thailand hingga Filipina saat AFC dipimpin oleh Bin Hammam.

Kursi kepimpinan AFC nyatanya sejak 2000-an menjadi rebutan para milioner atau keluarga kerajaan negara kawasan Timur Tengah.

Zhang Jilong sempat duduki jabatan ketua AFC namun hanya bertahan 1 tahun 337 hari. Ia kemudian digantikan oleh Salman Al Khalifa yang sudah memimpun sejak 2 Mei 2013.

Menariknya, pada April 2024, muncuk rencana busuk dari Salman untuk terus mempertahankan posisinya. Dilansir dari AP, empat negara teluk, termasuk Qatar dan Arab Saudi mengusulkan penghapusan batasan masa presiden AFC.

Usulan ini untuk melanggengkan jabatan Salman hingga ia bisa terus menjabat sampai 2027. AFC disinyalir mengikuti jejak UEFA dan IOC yang menghapus durasi masa jabatan presiden.

FIFA sendiri nyatanya menghapus batasan 12 tahun, dengan Gianni Infantino sudah memimpin sejak 2016. Namun pria Italia itu bermanuverr dengan menyebut tiga tahun pertamanya tak masuk hitungan.

Praktik penghapusan masa jabatan presiden federasi ini dkritik tajam oleh banyak pihak. Salah satunya dari mantan penasihat antikorupsi FIFA, Mark Pieth.

"Pembatasan masa jabatan merupakan poin penting. Jika tidak, Anda mengundang korupsi," ucap profesor hukum olahraga itu.

Apa yang disampaikan Pieth memang terbukti. Hammam dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup menyusul tuduhan suap dan pelanggaran konflik kepentingan.

Untuk bisa memuluskan rencana penghapusan masa jabatan, Salman membutukan adanya perubahan statuta di AFC. Mulai dari 2019, statuta FIFA membatasi 37 anggota exco hingga maksimal tiga kali masa jabatan selama 4 tahun.

Lobi keempat negara itu berhasil. Pada kongres AFC di Bangkok, hanya dua negara yang menolak penghapusan masa jabatan, yakni Australia dan Yordania.

Laporan dari AP menyebut bahwa perubahan statuta ini akan dikerjakan oleh kelompok kecil, yang berasal dari PSSI-nya Arab Saudi, Qatar, Uzbekistan dan Lebanon.

Empat federasi sepak bola ini akan membentuk Gugus Tugas Tata Kelola yang bertugas melobi agar statuta berubah agar Salman tetap menjadi Presiden AFC.