3 Tempat Netral yang Lebih Cocok Jadi Tuan Rumah Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Suara.com - Menyusul protes Irak soal tranprasansi penunjukkan tuan rumah putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026, tiga tempat ini cocok dipilih.

Federasi Sepak Bola Irak (IFA) resmi mengirim surat tuntutan transparansi ke FIFA perihal tuan rumah putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Saat ini diketahui Arab Saudi dan Qatar merupakan kandidat kuat tuan rumah putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Putusan FIFA itu menuai gelombang protes dari kontestan yang masuk putaran empat kualifikasi, salah satunya Irak.

Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (7/5/2025), Federasi Irak (IFA) menuntut FIFA memberikan transparansi soal pemilihan.

"Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC, yang menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat Kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026," demikian bunyi keterangan IFA..

"Dalam surat ini, IFA mengonfirmasi bahwa Irak telah secara resmi mengajukan permintaannya untuk menjadi tuan rumah pertandingan untuk salah satu dari dua grup dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh AFC,"

"IFA telah menegaskan kesiapan penuhnya untuk menanggung semua kewajiban organisasi, keamanan, dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan grup tersebut, dengan dukungan langsung dari pemerintah Irak dan lembaga terkait."

"IFA percaya bahwa pengungkapan resmi proses dan waktu seleksi akan berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan di antara federasi dan menjaga prinsip kesempatan yang sama secara adil dan transparan,"

"IFA menekankan bahwa Irak memiliki infrastruktur olahraga yang maju dan telah mengumpulkan keahlian organisasi, serta antusiasme yang luas dari masyarakat Irak, yang semuanya menjadikan Irak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah pertandingan internasional tingkat tinggi yang sesuai dengan status Irak dan sepak bola Asia,

"IFA mengakhiri surat tersebut dengan menekankan kepercayaan penuh mereka pada kompetensi dan profesionalisme FIFA dan AFC, dan komitmen mereka untuk membuat keputusan akhir yang melayani kepentingan sepak bola Asia dan memastikan distribusi peluang yang seimbang dan adil di seluruh benua," pungkas mereka.

Jika penunjukkan Arab Saudi dan Qatar menuai kecurigaan, lantas tempat mana yang bisa dianggap netral untuk jadi tuan rumah putaran empat?

Berikut ini tiga negara yang bisa ditunjuk FIFA menggelar putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

1. China

China memiliki segalanya untuk bisa menggelar putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun tidak ada manfaat bagi mereka untuk ini, mengingat timnasnya sudah tersingkir dari kualifikasi.

Meski begitu, jika berbicara soal tempat netral untuk menggelar putaran keempat, China bisa jadi solusi.

2. Australia

Australia bisa dipilih sebagai tempat menggelar putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jika dipilih berdasarkan asas keadilan, mengingat Australia sudah tidak punya kepentingan di kualifikasi.

Australia dipastikan sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari Grup C.

3. Uzbekistan

Uzbekistan juga sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan negara ini bisa dipilih sebagai tuan rumah putaran keempat.

Jika mencari tempat yang netral dan ideal, Uzbekistan menjadi salah satu tempat favorit yang bisa diandalkan.

Menarik dinantikan apakah FIFA tidak akan bergeming dengan tuntutan yang muncul? atau akan ada perubahan.

Itulah tiga negara yang bisa menjadi alternatif netral dan adil dalam menyelenggarakan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menggantikan kandidat kontroversial seperti Arab Saudi dan Qatar.

China, Australia, dan Uzbekistan layak dipertimbangkan karena tidak memiliki kepentingan langsung dalam persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026.

Mereka menawarkan opsi netral, infrastruktur memadai, dan kestabilan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pertandingan penting dengan aman dan lancar.

Kini tinggal bagaimana FIFA dan AFC merespons tuntutan ini. Akankah mereka bersedia membuka proses seleksi dan mempertimbangkan alternatif yang lebih netral? Ataukah keputusan awal akan tetap dipertahankan, meski mengundang polemik?

Kontributor: Eko