-
Ketua Umum FFI Michael Sianipar melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.
-
Laporan ini menggugat cacat prosedur pencabutan mandat FFI dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt.
-
FFI mendesak investigasi dokumen rapat Exco, verifikasi 48 surat KLB, serta menembuskan aduan ke FIFA.
Suara.com - Perseteruan antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan PSSI semakin memanas. Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.
Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Melalui keputusan itu, PSSI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI yakini Vivin Cahyani sekaligus mencabut mandat kepengurusan yang dipimpin Michael Sianipar.

Michael menandatangani langsung laporan pengaduan tersebut pada 14 November 2026. FFI meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan SK yang dinilai bermasalah dari sisi kewenangan dan prosedur organisasi.
Dalam pengaduannya, FFI menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).
Namun, FFI mempersoalkan proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Mereka menilai pemberhentian Ketua Umum dan penunjukan Plt seharusnya tidak dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam statuta.
Ada empat persoalan utama yang menjadi dasar laporan FFI kepada Komite Etik PSSI.
Pertama, FFI mempersoalkan tidak adanya rujukan pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk mencabut mandat Ketua Umum asosiasi anggota yang masih menjabat.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI.
Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres masing-masing asosiasi.
Kedua, FFI menyoroti tidak adanya pemanggilan maupun kesempatan klarifikasi sebelum keputusan diterbitkan. Michael menilai pihaknya tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebagaimana mekanisme yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI.
Selain itu, FFI juga mempertanyakan tidak adanya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
FFI turut mempersoalkan peran Sekretariat Jenderal PSSI yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sesuai Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Ketiga, FFI meminta Komite Etik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026.