-
Ketua Umum FFI Michael Sianipar melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.
-
Laporan ini menggugat cacat prosedur pencabutan mandat FFI dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt.
-
FFI mendesak investigasi dokumen rapat Exco, verifikasi 48 surat KLB, serta menembuskan aduan ke FIFA.
Suara.com - Perseteruan antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan PSSI semakin memanas. Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.
Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Melalui keputusan itu, PSSI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI yakini Vivin Cahyani sekaligus mencabut mandat kepengurusan yang dipimpin Michael Sianipar.

Michael menandatangani langsung laporan pengaduan tersebut pada 14 November 2026. FFI meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan SK yang dinilai bermasalah dari sisi kewenangan dan prosedur organisasi.
Dalam pengaduannya, FFI menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).
Namun, FFI mempersoalkan proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Mereka menilai pemberhentian Ketua Umum dan penunjukan Plt seharusnya tidak dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam statuta.
Ada empat persoalan utama yang menjadi dasar laporan FFI kepada Komite Etik PSSI.
Pertama, FFI mempersoalkan tidak adanya rujukan pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk mencabut mandat Ketua Umum asosiasi anggota yang masih menjabat.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI.
Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres masing-masing asosiasi.
Kedua, FFI menyoroti tidak adanya pemanggilan maupun kesempatan klarifikasi sebelum keputusan diterbitkan. Michael menilai pihaknya tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebagaimana mekanisme yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI.
Selain itu, FFI juga mempertanyakan tidak adanya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
FFI turut mempersoalkan peran Sekretariat Jenderal PSSI yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sesuai Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Ketiga, FFI meminta Komite Etik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026.
FFI mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya anggota Exco PSSI yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi.
Oknum tersebut diduga menggalang atau menekan sejumlah Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) agar mengajukan permohonan KLB FFI.
FFI mempertanyakan keterlibatan pihak tersebut dalam pengambilan keputusan di rapat Exco tanpa deklarasi konflik kepentingan. Mereka merujuk Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI berpotensi mengganggu independensi asosiasi anggota.
Menurut FFI, mekanisme tersebut berpotensi mengambil alih kewenangan internal organisasi dan mencederai prinsip kebebasan asosiasi dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
Michael menegaskan pihaknya tidak menutup pintu terhadap penyelenggaraan KLB selama seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," katanya dalam rilis resmi.
"Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar.
Lebih lanjut, Michael menyebut persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan FFI. Ia mengaku menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi anggota PSSI yang turut mempertanyakan penerbitan SK tersebut.
Menurutnya, laporan kepada Komite Etik diharapkan dapat menjadi upaya pengawasan agar persoalan serupa tidak terjadi terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya.
“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," jelasnya.
"Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.
Dalam laporan tersebut, FFI juga meminta pembentukan tim investigasi khusus untuk memeriksa sejumlah dokumen dan pihak terkait.
Pemeriksaan yang diminta mencakup dokumen rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, verifikasi terhadap 48 surat permohonan KLB, serta pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SK.
FFI menilai Komite Etik memiliki independensi sebagai salah satu badan yudisial PSSI. Hal itu merujuk Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI yang menyebut keputusan badan tersebut tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, FFI juga telah mengirimkan tembusan laporan kepada FIFA dan AFC.