SUARA CIANJUR - Prabowo Subianto, calon presiden potensial dari Partai Gerindra, mengemukakan pendapatnya mengenai seringnya ia dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tragedi tahun 1998.
Seperti yang diketahui, Prabowo sering kali dihubungkan dengan penculikan aktivis pada tahun 1998 yang berprotes terhadap pemerintahan Soeharto.
Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
Menyikapi hal tersebut, Prabowo menganggap bahwa situasi semacam ini adalah biasa dalam dunia politik, di mana selalu ada pihak yang berupaya untuk menjatuhkan popularitas lawan politiknya.
"Ini saya kira, dalam kehidupan politik di mana-mana biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan, harus kita turunkan popularitasnya supaya tidak bisa muncul," sebut Prabowo di YouTube Mata Najwa pada Jumat (30/6/2023).
Namun, menurut Prabowo, isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepadanya merupakan risiko yang harus ia hadapi sebagai seorang mantan prajurit.
"Saya anggap ini risiko sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk republik, untuk rakyat," tuturnya.
Kemudian, Menteri Pertahanan tersebut menyatakan bahwa ia memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih atau tidak memilihnya karena Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi.
"Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, rakyat nggak usah pilih saya," kata Prabowo.
Baca Juga: Kapolri Ajak Masyarakat Bersama Jaga Keamanan Demi Pemilu 2024 yang Damai
Namun, tidak dapat disangkal bahwa pertanyaan tentang masa lalu itu cukup mengganggu Prabowo dan membuatnya merasa tidak nyaman untuk dibahas.
"Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya, tapi harus dihadapi. Itu risiko seorang prajurit, risiko saya," pungkasnya.(*)