Deli.Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), menyambut baik adanya aksi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (12/9/2022).
"Kami dari Fraksi PAN, sudah meminta kepada pemerintah pusat agar meninjau ulang kenaikan BBM ini. Karena sudah menodai UUD 1945 Pasal 18," terang Anggota DPRD Sumut Fraksi PAN, Yahdi Khoir Harahap kepada para pengunjuk rasa.
Dia bilang, aksi yang dilakukan ini merupakan perwakilan masyarakat yang merasakan dampak atas kenaikan BBM tersebut.
"Jangnkan kalian (mahasiswa), Pak polisi juga merasakan adanya beban hidup naik. Ya kan pak?" Ucap Yahdi sambil polisi itu mengangguk.
Ditambahkannya, kenaikan BBM tersebut akan berdampak adanya kenaikan bahan pokok maupun listrik nantinya.
"Kami mendukung dan akan sampaikan ke pemerintah pusat atas penolakan mahasiswa ini,"ucapnya.
Seraya pula diungkapkan oleh Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar. Ia bilang, mahasiswa merupakan jembatan sebagai masyarakat untuk menolah BBM ini karena itu juga dirasakan masyarakat.
"Saya sebagai wakil rakyat, bahwasannya Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Seharusnya kebijakan pemerintah harus melihat kondisi masyarakat. Kita baru pulih dari pandemi. Data BPS menyebutkan kemiskinan bertambah 3 Juta yang menjadi 26 juta,"terangnya.
Lanjutnya, alasan pertama subsidi BBM itu belum tepat sasaran. Abdul Rahim bilang, PKS tegas atas kenaikan minyak ini.
"Kita sama-sama berjuang, DPRD sebagai institusi sudah memberikan surat bahwasanya masyarakat sumut menolak kenaikan BBM dituju ke DPR RI untuk diterukan ke pemerintah pusat. Kenaikan harusnya tidak berdiri sendiri, harus diikuti hal-hal lainnya," tambahnya.
Sementara Rizki Dalimunte selaku kordinator Aksi meminta kepada pemerintah pusat tidak menaikkan BBM. karena ekonomi Indonesia saat ini tidak baik.
"Jika belum turun BBM, kami akan melakukan aksi lebih banyak lagi," tukasnya.
Reporter: Beni Nasution
TERPOPULER
