Deli.Suara.com – Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri mengatakan agar istilah koalisi partai politik (parpol) tidak dilanjutkan karena mengandung kerancuan.
Menurutnya, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali.
“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” ucap Megawati di Seoul, Korea selatan, Jumat (16/9/2022).
Ketua Umum PDIP itu menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Dimana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.
“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja Amerika melaksanakan cara pemilunya,” tuturnya.
Sebagai mekanisme, internal parpol sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya.
Namun, bila disebut koalisi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.
“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong digentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan mereka semua yang bekerja politik bahwa tidak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” paparnya.
Megawati menyebut kerja sama seperti itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia kemudian memberikan contoh sejumlah pemberitaan televisi yang mengabarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani melahirkan tiga kesepakatan.
“Nah itu begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya ini dapat diubah atau tidak, yang kerjasama bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah,” tutur Megawati.
(Kalau sistem koalisi) jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini juga ada, dan juga pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi,” tambahnya.
Megawati menyebut dirinya juga enggan dibilang oposisi ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam, dimana PDI perjuangan kerap disebut sebagai oposisi.
“(Tapi itu) ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet,” ucapnya.
Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahphaman soal istilah koalisi itu.
“Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
TERPOPULER
