Proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto masih mengundang pro dan kontra hingga saat ini. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menganggap kalau proposal perdamaian yang diajukan Prabowo itu sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kalau ditarik kesimpulannya, Hikmahanto menganggap bahwa sikap Indonesia pada isi proposal itu sudah jelas mendukung perdamaian dunia.
"Sampai sini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo konsisten dengan apa yg disampaikan oleh bapak Presiden," kata Hikmahanto dikutip Kamis (8/6/2023).
Lalu, Hikmahanto juga menegaskan kalau pernyataan Prabowo pada forum IISS Shangri-La Dialogue di Singapura beberapa waktu lalu itu sudah menegaskan kalau posisi Indonesia netral dari Rusia maupun Ukraina.
"Kita tidak dalam posisi sebagai hakim yang menentukan, siapa yang benar, siapa yang salah," jelasnya.
Selain itu, ia juga memandang kalau pernyataan Prabowo itu lebih cenderung ke konteks kemanusiaan.
"Beliau menjelaskan bagaimana perang itu menyengsarakan umat manusia, maka perang itu harus dihentikan," jelasnya.
"Bahwa yang terpenting adalah menghentikan perang tanpa membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Jadi ini sudah tepat menurut saya."
Sebelumnya, Prabowo mengutarakan resolusi konflik Rusia-Ukraina di Shangri-La Dialogue 2023, Sabtu (3/6/2023).
Proposal perdamaian yang diajukan Prabowo itu terdiri dari lima usulan. Usulan yang dimaksud ialah gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Baca Juga: Timnas Indonesia vs Argentina, Rafael Struick Masih Sulit Adaptasi Cuaca Panas Tanah Air
Kemudian ia juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa.
