REGIONAL:
Usulan Presiden Joko Widodo terkait rencana menerapkan Work From Home atau WFH menyusul kualitas udara Jabodetabek yang memburuk belakangan ini mendapat respon baik.
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKB, Daniel Johan mendukung kebijakan WFH yang bakal diterapkan pemerintah.
"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Dilansir dari Suara.com, Daniel menilai, jika kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Hal ini sesuai pp cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Jadi Pemerintah perlu mempertimbangkan cara agar menekan dampak dari polusi udara dengan berbagai cara karena kesehatan adalah hak bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dengan mendorong penerapan WFH ke instansi dan kantor-kantor," ungkapnya.
"Dengan WFH, pengurangan polusi udara dari kendaraan masyarakat yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang. Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” sambungnya.
Di sisi lalin, Daniel juga menyoroti soal pabrik-pabrik yang diduga melakukan pencemaran udara di sekitar Jakarta, termasuk di Tangerang Selatan yang dilaporkan menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan catatan Nafas Indonesia, lembaga pemantau kualitas udara.
Dalam catatan terbaru yang dikeluarkan oleh Nafas, rata-rata polutan udara PM 2.5 di Tangerang Selatan pada Juli berada di angka 60 µg/m³ (mikrogram per meter kubik), naik dari 56 µg/m³. Selain karena polutan, pembakaran sampah yang besar dan faktor banyaknya pabrik menyebabkan Tangsel memiliki kualitas udara lebih buruk dibandingkan Ibukota.
Daniel mengatakan, asap dari pabrik industri juga menjadi salah satu polusi yang sangat fatal dan berdampak pada kualitas udara.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah atau pemda untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik untuk tetap mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki.
"Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar, masalah Amdal dan penanganan polusinya agar sesuai aturan yang ada. Jika terbukti melanggar, Pemda harus berani ambil tindakan mencabut izin usahanya," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga memprioritaskan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam menjalankan operasionalnya.
"DPR mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi ke pabrik-pabrik agar tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara harus diganti dengan gas," katanya.
Terkahir, Daniel menilai industri peleburan baja menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Dengan kondisi tersebut, pabrik-pabrik di wilayah penyangga ibukota memungkinkan polusi yang dikeluarkan oleh cerobong asap terbawa hingga ke Jakarta.
"Saya akan mendalami masalah ini, saya rasa penyebab udara jelek utamanya karena industri yang limbah polusinya dikeluarkan melalui cerobong asap dan terbawa hingga Jakarta. Terlebih ditambah musim kemarau, yang membuat kualitas udara tidak tercuci," terangnya.
TERPOPULER
