REGIONAL:
Suara Denpasar - Seorang ibu berinisial SS di Denpasar menghubungi redaksi denpasar.suara.com untuk berbagi kisah perihal ikhwal anaknya mendapat sebagai calon mahasiswa di Fakultas Hukum (FH) Unud lewat jalur mandiri.
Dia mengaku terkejut dengan jumlah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau uang pangkal yang harus dilengkapi untuk syarat lolos jalur mandiri.
Terang ibu yang berprofesi sebagai pegawai swasta itu menyatakan angka yang dipatok minimal adalah Rp 25 juta.
"Informasi yang saya dapat demikian karena waktu ujian anak-anak yang ikut test di kampus Unud Jimbaran mengatakan begitu, minimal di level Rp 25 juta," paparnya.
Kemudian dia pun berdiskusi dengan sang anak terkait SPI yang menjadi salah satu prasyarat kelulusan.
Sebagai masyarakat umum, dia menilai hal tersebut sudah tidak benar. Mengingat, perguruan tinggi negeri masih tetap mendapat bantuan dari pemerintah.
"Saya bicara sama anak, seandainya kamu lulus dan mama bisa bayar, tapi buat apa? Nggak usaha kuliah di Unud saja," terangnya.
Anaknya akhirnya dikuliahkan ke salah satu kampus perguruan tinggi swasta di Denpasar.
Dengan patokan SPI sebagai salah satu penilaian kelulusan, dia tentu sangat menyayangkan.
Ini sama saja dengan penyuapan secara halus. Makin besar bayarannya, maka makin tinggi peluang untuk kuliah di Unud.
Padahal, lanjut dia, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus menjadi patokan perguruan tinggi negeri yang masih mendapat bantuan pemeintah.
Jadi, dia merasa sangat sedih jika anak yang miskin tapi tidak memiliki dana tentu akan kesulitan menempuh pendidikan di perguruan tinggi berkualitas.
Mengingat, umumnya sedikit sekali anak dari keluarga miskin yang bisa meraih prestasi akademis karena fasilitas yang serba kekurangan.
"Sedangkan yang kaya bisa kuliah di kampus terbaik di mana saja yang diinginkan karena memiliki uang," sentilnya.
Dia juga sangat mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Bali mengusut dugaan penyalahgunaan dana SPI. Dia berharap, tak ada istilah masuk angin pihak kejaksaan.
"Ini untuk generasi penerus bangsa dan saya dukung kejaksaan tinggi Bali," katanya meengakhiri.
Sebagaimana diketahui, Universitas Udayana sudah memberlakukan SPI sejak 2018 dan ditolak bahkan didemo BEM dan mahasiswa.
Pasalnya, SPI ini bentuk komersialisasi pendidikan tinggi, sekaligus bukti negara lepas tangan dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pada 20202, kebijakan tentang SPI juga tetap diberlakukan melalui Keputusan Rektor Unud Nomor 476/UN14/HK/2022 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023 tertanggal 1 April 2022.
Dalam Keputusan Rektor Unud tersebut, besaran SPI ditentukan berdasarkan Prodi dan kelompok SPI dari SPI 0 sampai SPI 8. Yang paling tinggi adalah SPI 8.
Dari seluruh Prodi di Unud, Ilmu Kedokteran merupakan kelompok SPI paling tinggi.
Untuk SPI 1 di Kedokteran Rp75 juta sedangkan SPI 8 sebesar Rp1,2 miliar per mahasiswa.
Khusus terkait Prodi Ilmu Hukum seperti yang diungkap ibu SS, dari penelusuran SuaraDenpasar, memang benar besaran SPI bervariasi dari SPI 0 sampia SPI 8.
Bahkan, Prodi S-1 Ilmu Hukum untuk SPI 8 atau yang teringgi adalah sebesar Rp190 juta per mahasiswa.
Dalam lembar lampiran, terlihat kelompok SPI untuk Prodi Ilmu Hukum dari SPI 0 yang besaran sumbangannya nol rupiah, selanjutnya SPI 1 sebesar Rp15 juta, SPI 2 Rp20 juta, SPI 3 sebesar Rp25 juta, SPI 4 Rp38 juta, SPI 5 Rp57 juta, SPI 6 Rp85 juta, SPI 7 Rp127 juta, dan SPI 8 sebesar Rp190 juta.
Artinya yang dikatakan SS bahwa nominal SPI lolos Rp25 juta adalah untuk SPI kelas bawah. Sebab, untuk kelas menengahnya adalah antara Rp38 juta sampai Rp57 juta untuk SPI 4 dan SPI 5. ***
TERPOPULER
