Suara Denpasar - Bulan Bahasa Bali mendapat dukungan dari komisi X DPR RI yang salah satu bidang kerjanya adalah bidang pendidikan. Terlebih kepada masuknya bahasa Bali ke dalam kurikulum pendidikan formal di Bali.
Dukungan itu disampaikan Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr, anggota komisi X DPR RI dalam acara pengukuhan DPW Lasqi Bali di Denpasar, Jum'at, (24/2/2023) sore.
Hj. Lisda menilai masuknya bahasa Bali dalam kurikulum pendidikan formal di Bali merupakan upaya menjaga budaya agar tidak tergerus oleh zaman.
"Saya sangat senang mengetahui itu, dan saya mendukung karena dengan begitu anak-anak kita tidak melupakan kekayaan yang nenek moyang kita punya yaitu kekayaan bahasa," kata Hj. Lisda kepada denpasar.suara.com.
Jadi muatan lokal itu memang harus dimasukkan dalam kurikulum agar bisa dilestarikan. Jadi saya sangat mendukung, karena kalau tidak ada lama-lama itu akan hilang, tapi kalau ada dalam kurikulum sampai kapan pun akan lestari," tegasnya.
Untuk diketahui, bulan bahasa Bali ke V tahun 2023 mengambil tema "Segara Kerthi: Campuhan Urip Sarwa Prani" yang dimaknai sebagai altar pemuliaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali untuk memaknai laut sebagai awal dan akhir kehidupan segenap makhluk.
Untuk menjaga kelestariannya, bahasa Bali saat ini sudah masuk dalam kurikulum pendidikan formal di Bali di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha mengatakan bahwa pada penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali V tahun 2023 ini, pihaknya lebih fokus melakukan penyuluhan bahasa Bali di tingkatan yang paling dasar yaitu desa adat di kampung-kampung.
Hal itu bertujuan untuk menjadikan bahasa Bali sebagai bahasa ibu di rumahnya sendiri.
"Jadi sekarang ini kita lebih fokus pada tujuan yang semestinya, yaitu agar bahasa Bali menjadi bahasa ibu di rumahnya sendiri," ujar I Gede Arya Sugiartha saat dihubungi denpasar.suara.com, (22/2) kemarin. (*/Dinda)
