Suara Denpasar - Sengketa Informasi antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali gagal final. Karena DKLH melawan keputusan Majelis Hakim Komisi Informasi.
Sebab sebelumnya berdasarkan putusan Majelis Komisi Informasi Bali melalui Putusan Komisi Informasi Bali Nomor 001/IV/KEPKIBALI/2023 pada, Kamis (13/4) lalu diputuskan bahwa beberapa dokumen yang diminta WALHI Bali selama ini harus diberikan.
Adapun dokumen-dokumen yang mesti diserahkan sesuai putusan Komisi Informasi Bali ialah oleh UPTD Tahura Ngurah Rai adalah dokumen mengenai meteri rancangan yang digunakan sebagai pengesahan pengelolaan blok Tahura Ngurah Rai yang terbaru serta dokumen Perjanjian Kerja Sama antara DKLH Bali dan PT DEB terkait pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pengembangan PLTG dan fasilitas pendukungnya berupa Terminal Khusus LNG Provinsi Bali.
Namun hal tersebut tidak dituruti oleh DKLH Bali. Pasalnya dalam agenda penyerahan dokumen yang berlangsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali pada hari ini (2/5), dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap.
Kuasa hukum WALHI Bali Untung Pratama mengatakan pihaknya menolak menerima dokumen-dokumen itu karena tidak sesuai keputusan Majelis Hakim Komisi Informasi.
"Terkait dokumen-dokumen itu tadi kawan-kawan bisa lihat dia menyerahkan dokumen yang tidak lengkap. Ini tentunya DKLH Bali melawan keputusan Majelis Hakim," terang Untung Pratama, Selasa (2/5/2023).
Karena dokumen-dokumen yang seharusnya diserahkan oleh DKLH Bali tidak lengkap, pihak WALHI Bali pun menolak menerima dokumen-dokumen itu.
Menurut Untung Pratama hal tersebut telah membuktikan bahwa DKLH Bali tidak memiliki niat baik untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Sehingga pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Kami tidak menerima dokumen-dokumen yang diberikan, sebab dokumennya tidak lengkap dan tidak sesuai putusan yang sudah ditetapkan. Dan kami akan menempuh jalur hukum," tandasnya. (*/Dinda)
TERPOPULER
