Suara Denpasar - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi berharap ada perubahan paradigma dalam kepemimpinan di Indonesia ke depannya.
Contohnya soal kebiasaan untuk menghibur atau sambutan meriah jika ada pejabat yang datang ke sebuah desa.
Ingat Kang Dedi, berbeda dengan di Provinsi yang memiliki anggaran untuk menyambut kedatangan pejabat.
Atau mungkin juga di kabupaten juga disiapkan anggaran. Tapi, untuk di desa anggaran untuk menyambut pejabat itu tidak ada.
Jadi, untuk menanggulangi hal ini. Banyak kepala desa yang mengambil sedikit demi sedikit dana infrastruktur desa guna "menservis" pejabat yang datang.
"Ceremony ya, kegiatan joged-joged yang ditonton pejabat dan dikeprokin," kata Kang Dedi saat berada di mobil bersama Kepala Desa atau Kuwu Saguling, Beregbeg, Ciamis, Jawa Barat, Otong Sutarman dikutip denpasar.suara.com dari kanal Yotubenya, Senin 29 Mei 2023.
Kegiatan itu tentu menghabiskan anggaran yang cukup lumayan dan tentu tidak ada manfaatnya kepada masyarakat.
Jadi, ada baiknya kegiatan ceremony itu dihilangkan saat berkunjung ke desa. Mengingat desa memang tidak memiliki anggaran untuk itu.
"Kalau punya Kuwu baik seperti dia (Kuwu Edan) tentu tidak ada masalah. Kalau yang lain pasti ngambil dari dana infrastruktur," jelasnya.
"Jadi pesan saya, buatlah kegiatan bermanfaat bagi masyarakat dibanding misalnya anggaran Rp 2 juta digunakan untuk joged-joged," jelasnya.
Contoh dia, misalnya dengan meningkatkan gizi masyarakat. Anggaran joged digunakan untuk membuat bubur kacang ijo atau telor yang nantinya dibagikan kepada anak-anak di desa. ***
TERPOPULER
