Depok.suara.com - Kejaksaan Negeri Depok melacak dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sebesar Rp15 miliar. Dana ini adalah dana hibah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok tahun 2019/2020.
“Dana ini bermula di tahun 2019/2020 mendapat hibah sebesar Rp 15,35 miliar. Dimana dalam temuan yang kami dapatkan sementara ini ada indikasi penyalahgunaan dana yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak sesuai peruntukkannya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio Rahmat didampingi Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Alfa Dera, Senin (5/9).
Berdasarkan informasi yang beredar, uang tersebut seharusnya digunakan untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada kota Depok.
Tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum di Sekerertariat Bawaslu Kota Depok. Yaitu dengan cara dicairkan dengan melawan prosedur keuangan dan juga oleh oknum bendahara diduga dilakukan penarikan tunai senilai miliaran rupiah yang tidak sesuai juknis. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk kegiatan hiburan malam.
“Kami telah resmi melakukan penanganan terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut dan telah dilakukan pulbaket. Sebelumnya didapatkan informasi uang hibah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk kegiatan hiburan malam,” ujarnya.
Dana yang ditransfer oknum tersebut sebesar Rp1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok. Hingga kini uang tersebut belum pernah kembali masuk dari rekening penerima ke rekening pemberi yakni rekening Bawaslu kota Depok.
Diduga, terjadi penyalahgunaan keuangan negara tersebut bukanlah perbuatan dari lembaga, tetapi merupakan perbuatan oknum.
Warganet yang mendengar berita itu pun meradang. Banyak dari mereka tidak menyangka anggota lembaga negara yang bertindak seperti itu.
"Party sama Bawaslu enak kali ya," kata @sigitprixxxx
"Yang ke TPS dapet zonk, ehh mereka dapat miliaran," @Pepexxx
"Sakit," kata @alfaxxxx
TERPOPULER
