Depok.suara.com- Ahmad Dhani memang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi dunia musik di Indonesia, namun dibalik kesuksesannya di dunia musik, musisi yang kini berusia 51 tahun itu juga tidak terlepas dari kontroversi.
Salah satu kontroversi Ahmad Dhani yang masih ada di dalam ingatan publik hingga saat ini adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh musisi kelahiran Surabaya itu pada tahun 2019 lalu.
Diketahui, pentolan Dewa 19 itu sempat terjerat kasus UU ITE usai menyebut kata 'idiot' melalui vlognya saat ia hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 silam.
Ia menggunakan kata 'idiot' ditujukan ke pihak-pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden, akibat ucapannya kala itu, suami Mulan Jameela dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Ahmad Dhani pun kala itu divonis hukuman penjara selama 1 tahun.
Namun beberapa waktu lalu Dhani menceritakan alasannya untuk berbuat senekat itu dengan mengkritik pemerintah hingga akhirnya masuk penjara.
Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Dhani melalui podcast bersama Anang Hermansyah yang diunggah melalui YouTube Shorts DRGP 5 hari yang lalu. Mulanya, ia ditanya oleh Anang soal alasannya untuk berbuat senekat itu hingga akhirnya merugikan ayah dari Al, El, Dul itu.
"Ketertarikan yang luar biasa sampai akhirnya terjadi peristiwa beberapa tahun lalu, kamu akhirnya sampai masuk ke bui. Itu sampai senekat itu awalnya ter-trigger apa sih atau dari Ahmad Band?" tanya Anang Hermansyah kepada Ahmad Dhani.
Kemudian, Ahmad Dhani mengakui bahwa saat itu ia tidak bisa berbicara bohong dengan situasi politik di Indonesia pada saat itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berbicara jujur namun malah berujung masuk penjara.
"Nggak, nggak. Ya awalnya saya nggak bisa berbicara bohong aja gitu, jadi saya mau berbicara jujur tapi kan berbicara jujur itu kadang-kadang menyakitkan orang lain apalagi menyakitkan penguasa, penguasa tidak harus pemerintah, penguasa bisa orang-orang yang berduit," ungkap Ahmad Dhani.
Kemudian, Ahmad Dhani menyebut bahwa orang yang punya uang bisa membeli apapun, termasuk hukum.
"Karena kan orang yang berkuasa yang punya uang mereka kan bisa membeli hukum," tandasnya. (*)
TERPOPULER
