Tolak Diwawancarai Wartawan, Pasha "Ungu" Dikritik KIP

Ardi Mandiri

Sabtu, 20 Februari 2016 | 05:51 WIB
Tolak Diwawancarai Wartawan, Pasha "Ungu" Dikritik KIP
Penyanyi Pasha

Suara.com - Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono mengkritik sikap arogan Wakil Wali Kota Palu terpilih Sigit Purnomo Said atau dikenal Pasha Ungu yang menolak wawancara wartawan dan mengingatkannya bahwa pejabat publik diwajibkan untuk mengadopsi keterbukaan informasi.

"Sebagai pejabat publik, termasuk kepala daerah dan wakilnya wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi wartawan. Sebab menolak memberi informasi selain termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers juga melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," kata Abdulhamid dalam siaran pers yang diterima Jumat.

Ia juga mengkritik sikap arogan Pasha yang menolak wawancara wartawan seperti diberitakan sejumlah media massa. "Apalagi jika penolakan itu dilakukan secara kasar, hal ini melecehkan profesi wartawan sebagai insan yang memiliki tugas mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Ia menegaskan, tujuan keterbukaan informasi publik, seperti ditegaskan dalam UU KIP, adalah agar publik mengetahui perencanaan kebijakan publik, pelaksanaan, dan pengawasannya. Juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, menjadikan layanan informasi yang berkualitas, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika pejabat publik dan institusinya tertutup, sudah bisa dipastikan bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai. Partisipasi masyarakat akan rendah, masyarakat tidak tahu tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tatakelola pemerintahan buruk, layanan informasi publik tak berkualitas, dan masyarakat tidak cerdas.

BACA JUGA: 

Pasha "Ungu" Labrak PNS Palu

Dengan begitu Ketua KIP memandang bahwa penolakan wawancara oleh Pasha "Ungu" ini merupakan musibah bagi masyarakat Palu. Pimpinan baru yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata tidak membawa berkah tapi musibah.

Ia mengatakan, jangankan wartawan, menurut ketentuan UU KIP masyarakat biasa saja bebas bertanya serta minta informasi dan dokumentasi kepada badan publik, dalam hal ini pemerintah, baik lewat pimpinannya maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Bisa dibayangkan jika wartawan sebabagi penyambung lidah rakyat saja ditolak mendapatkan informasi, bagaimana jika rakyat biasa? Pejabat publik tidak boleh menolak wawancara wartawan, dalam wawancara yang dijadwalkan maupun doorstop," katanya.

Ia mengatakan, sanksi sosial pasti akan diberikan oleh publik kepada pejabat yang tertutup, baik lewat media massa formal maupun media soasial. Ketertutupan ini pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Pasha "Ungu" sendiri.

Seperti disebutkan dalam prinsip, bahwa keterbukaan informasi oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan (trust) dari publik kepadanya. Kalau pejabat publik tidak terbuka bisa dipastikan kepercayaan dari publik akan turun atau hilang sama sekali.

Ketua KIP mengimbau Mendagri untuk turun tangan kasus Palu ini agar tingkat kepercayaan publik kepada Pasha "Ungu" sebagai wakil wali kota tidak merosot.

Sebab jika merosot bisa dipastikan program pembangunan sulit berjalan. Jika tidak ada tindakan dari Mendagri atau permintaan maaf dari Pasha "Ungu" maka bully akan terus dilancarkan oleh publik maupun media massa dan akan menjadi bola salju, makin lama makin besar.

UU Nomor 23/2014 tentang Pemda memberi kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan hukuman kepada kepala daerah. Dalam Pasal 67 (b) disebutkan bahwa kepala daerah harus menjalankan peraturan perundangan, dalam hal ini UU Pers dan UU KIP.

Jika kepala daerah tidak melaksanakannya, maka pemerintah pusat bisa memberhentikannya, seperti tercantum dalam Pasal 78 (d) UU Pemda, yang menyatakan bahwa kepala daerah diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. (Antara)

BERITA MENARIK LAINNYA: 

Saipul Jamil Menahan Tangis Usai Diperiksa di BNN

Disebut Bukan Orang Kristen oleh Paus, Ini Jawaban Donald Trump

Alasan Perempuan Suka Dipeluk Lelakinya

Usai Diperiksa Polisi, Ganindra Bimo Kabur

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pasha "Ungu" Marah-marah, Fadli Zon: Wajarlah, Sedang Penyesuaian

Pasha "Ungu" Marah-marah, Fadli Zon: Wajarlah, Sedang Penyesuaian

News | Jum'at, 19 Februari 2016 | 18:08 WIB

Kemendagri Bisa Paham Kenapa Pasha "Ungu" Marah-marah

Kemendagri Bisa Paham Kenapa Pasha "Ungu" Marah-marah

News | Jum'at, 19 Februari 2016 | 13:09 WIB

Terkini

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:34 WIB

Polisi Sita Mesin Gerinda! Ungkap Kronologi hingga Penyebab Ledakan PPSDM Migas Cepu

Polisi Sita Mesin Gerinda! Ungkap Kronologi hingga Penyebab Ledakan PPSDM Migas Cepu

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:33 WIB

Scroll Terus, Berpikir Belakangan: Benarkah Kita Mengalami Brain Rot?

Scroll Terus, Berpikir Belakangan: Benarkah Kita Mengalami Brain Rot?

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 08:30 WIB

Garmin Approach S72 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Golf Ini Bisa Analisis Swing dan Detak Jantung

Garmin Approach S72 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Golf Ini Bisa Analisis Swing dan Detak Jantung

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 08:24 WIB

BI Rate Naik, Investasi Apa yang Tepat di Era Bunga Tinggi?

BI Rate Naik, Investasi Apa yang Tepat di Era Bunga Tinggi?

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:16 WIB

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:14 WIB

Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Berapa Sebenarnya Potensi Emasnya?

Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Berapa Sebenarnya Potensi Emasnya?

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:10 WIB

Soal Komisi Ojol 8 Persen, Pakar Unair Ingatkan Risiko Badai PHK Seperti Regulasi Digital di Spanyol

Soal Komisi Ojol 8 Persen, Pakar Unair Ingatkan Risiko Badai PHK Seperti Regulasi Digital di Spanyol

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:02 WIB

Review Film Go for Broke 2: Misi Balas Dendam Kriminal yang Penuh Emosi

Review Film Go for Broke 2: Misi Balas Dendam Kriminal yang Penuh Emosi

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

Harga Cabai Terus Naik Tak Terkendali, Nataru Bisa Tembus Rekor Baru?

Harga Cabai Terus Naik Tak Terkendali, Nataru Bisa Tembus Rekor Baru?

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 07:56 WIB

×