Tak Puas Jadi Pejabat Negara? Raffi Ahmad Keciduk Tetap Kampanye Politik

Suara.com - Kritikan lagi-lagi datang dari publik untuk Raffi Ahmad. Belum diterima sepenuhnya menjadi Utusan Khusus Presiden dengan gelar dari UIPM, Raffi Ahmad mengundang kekecewaan dengan unggahan terbarunya di Instagram.

Melalui unggahan tersebut, Raffi Ahmad menggandeng beberapa nama. Sebut saja, Tarra Budiman dan Paula Verhoeven.

Namun tujuan di balik unggahan tersebut yang dinilai menyayangkan. Mengingat statusnya sebagai pejabat, Raffi Ahmad dituding tidak netral usai memilih mempromosikan Ridwan Kamil yang maju di Pilkada 2024 mendatang.

Meski jika ditengok lagi, unggahan tersebut dibalut dengan sebuah acara hiburan yang menampilkan banyak inspirator dari para artis.

Tajuk dengan membawa-bawa generasi muda tampaknya tak mampu menutupi agenda kampanye politik tersebut, terutama dengan wajah Ridwan Kamil yang terpampang nyata di poster.

"Anak muda Indonesia sedang menghadapi banyak dinamika, mulai dari lapangan pekerjaan, mental health, terpaksa jadi sandwich generation dan masih banyak lagi. Yuk kita obrolin fenomena ini sambil healing bareng di Anjungan Sarinah," tulis Raffi Ahmad, yang kemudian dikomentari dengan kritikan keras dari warganet.

"Tim sukses apa Utusan Khusus Presiden ini, netral dong bro," kritik salah satu warganet.

"Utusan Khusus Presiden nyambi jadi Juru kampanye juga ya," sindir warganet.

"Bukankah Raffi itu pejabat pemerintah?" tambah warganet yang turut mempertanyakan gerak-gerik dari Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad sepertinya harus berhati-hati usai ditetapkan sebagai Utusan Khusus Presiden. Apalagi jabatan tersebut baru diembannya per Oktober 2024 lalu.

Persoalan endorsement atau promosi yang menghasilkan uang bagi seorang pejabat sempat mendapatkan perhatian khusus dari KPK. KPK telah mengimbau para pejabat untuk menyetorkan laporan detail dari penghasilan yang diperoleh seorang pejabat di luar gaji.

Aktivitas yang tampak biasa bagi figur publik seperti Raffi Ahmad bisa dihadapi berbeda jika dianggap melanggar kode etik dari seorang pejabat.